Kapolri Resmi Cabut Telegram yang Larang Media Siarkan Kekerasan Aparat

Kapolri Resmi Cabut Telegram yang Larang Media Siarkan Kekerasan Aparat

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencabut surat telegram Nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 terkait dengan kegiatan kehumasan di lingkungan kewilayahan Korps Bhayangkara.

Seperti yang diketahui, surat telegram tersebut memicu banyak polemik.

Pasalnya, Surat bernomor 750 itu berisi pembatasan dan larangan-larangan terhadap media, dalam meliput kasus hukum di lingkup kepolisian.

Telegram tersebut berisikan 11 poin tentang pelaksanaan peliputan bermuatan kekerasan/dan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik.

Surat telegram tersebut diterbitkan pada hari Senin (5/4/2021) lalu.

Tetapi, selang sehari muncul telegram bernomor 759 yang membatalkan surat telegram bernomor 750 tersebut.

Dalam jumpa pers pada hari Selasa (6/4/2021) kemarin, Brigjen Rusdi Hartono selaku Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri mengatakan, “Polri tidak ada maksud membatasi kebebasan pers. Telegram itu bersifat internal untuk jajaran pelaksana humas Polri di wilayah. Tapi karena menimbulkan polemik, maka telegram itu dibatalkan dan dianggap tidak ada”.

Telegram tersebut, di butir pertama meminta agar media tidak menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan.

Kemudian dalam beberapa butir larangan lain seperti menyiarkan proses penyidikan, rekonstruksi, menyebut identitas korban/pelaku kejahatan seksual, menyebut identitas pelaku bunuh diri, dan lain-lain.

‚ÄúSekali lagi, telegram itu bersifat internal. Tetapi karena menimbulkan multitafsir, maka dicabut,” ujar Rusdi.

Sebelumnya, Ketua DK- PWI (Dewan Kehormatan-Persatuan Wartawan Indonesia), H Ilham Bintang mengatakan Surat Telegram Kapolri itu salah alamat jika ditujukan kepada insan pers.

Ia mengatakan sumber hukum Pers di Tanah Air diatur dalam UU Pers No 40/1999 yang merupakan produk Reformasi.

“Derajat telegram itu jauh di bawah UU Pers. Mustahil peraturan yang berada di bawah, seperti Telegram Kapolri, mengalahkan UU yang berada di atasnya,” kata Ilham.

Tags: , ,