Kasus E-KTP, KPK Panggil Chairuman Harahap Sebagai Saksi

Kasus E-KTP, KPK Panggil Chairuman Harahap Sebagai Saksi

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Penindakan Ali Fikri mengatakan, penyidik KPK hari ini dijadwalkan memeriksa Chairuman Harahap, mantan Anggota DPR RI 2009 hingga 2014 dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Menurut Ali, pemeriksaan Chairuman terkait penyidikan kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) paket pengadaan penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau e-KTP.

“Yang bersangkutan (Chairuman Harahap) dijadwalkan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka ISE (Isnu Edhi Wijaya/mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI),” kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Selasa (27/10/2020).

Ali mejelaskan, KPK dalam kesempatan ini juga akan memeriksa seorang saksi bernama Gembong Satrio Wibawanto. Yang bersangkutan merupakan Staf Peneliti Pengembangan dan Rekayasa Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Baca Juga:  KPK Tahan Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna

Chairuman sebelumnya juga pernah beberapa kali diperiksa dalam penyidikan kasus e-KTP untuk sejumlah tersangka lainnya yang kini telah divonis bersalah kerena terbukti terlibat dalam kasus korupsi yang merugikan anggaran keuangan negara Rp 2,3 triliun.

Chairuman pernah bersaksi untuk tersangka mantan Anggota DPR RI Markus Nari, mantan Dirut Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, Irvanto Hendra Pambudi keponakan dari Setya Novanto dan Made Oka Masagung, pengusaha sekaligus rekan Novanto.

Sementara itu KPK sebelumnya telah menetapkan Isnu Edhi Wijaya bersama dengan 3 orang lainnya pada 13 Agustus 2019 sebagai tersangka batu dalam pengembangan kasus dugaan korupsi e-KTP.

Keempat (4) orang tersangka baru itu diantaranya mantan Staf Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT Husni Fahmi (HSF), anggota DPR RI 2014-2019 Miriam S Hariyani (MSH), dan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos (PST).

Baca Juga:  KPK Jelaskan Kronologi Penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo

Tersangka baru itu juga disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Tags: , ,