Kasus E-KTP, KPK Periksa Eks Dirut PNRI

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini dijadwalkan memeriksa tersangka Isnu Edhi Wijaya (ISE). Yang bersangkutan sebelumnya diketahui merupakan mantan Direktur Utama (Dirut) Perum Percetakan Negara RI (PNRI).

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pemeriksaan Isnu terkait penyidikan penanganan kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) proyek pengadaan paket penerapan KTP (Kartu Tanda Penduduk) elektronik atau e-KTP.

“Yang bersangkutan ISE (Isnu Edhi Waijaya) mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia tahun 2009 sampai dengan bulan Mei 2013 akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka,” kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/10/2020).

Sementara itu, penyidik KPK sebelumnya telah menetapkan 4 orang tersangka baru pada 13 Agustus 2019 terkait proses pengembangan penyidikan kasus korupsi e-KTP.

Keempat (4) tersangka baru itu adalah Isnu Edhi Wijaya, Husni Fahmi (HSF) mantan Staf Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Kemudian tersangka Miryam S. Haryani (MSH) mantan Anggota DPR RI 2014-2019 dan Paulus Tannos (PST) Direktur Utama (Dirut) PT Sandipala Arthaputra.

Keempat (4) tersangka itu disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Sementara itu peran tersangka Isnu disebut bahwa pada Februari 2011 setelah ada kepastian akan dibentuknya beberapa konsorsium untuk mengikuti lelang e-KTP.

Saat itu Andi Agustinus alias Andi Narogong bersama Isnu kemudian menemui mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto agar salah satu dari konsorsium dapat memenangkan proyek e-KTP.

Irman kemudian menyetujui dan meminta komitmen pemberian uang kepada anggota DPR RI. Kemudian tersangka Isnu, tersangka Paulus, dan perwakilan vendor-vendor lainnya membentuk Konsorsium PNRI.

Pimpinan masing-masing konsorsium disepakati berasal dari BUMN, yaitu PNRI agar mudah diatur karena dipersiapkan sebagai konsorsium yang akan memenangkan lelang pekerjaan penerapan e-KTP.

Sedangkan pada pertemuan selanjutnya, mantan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana menyampaikan bahwa PT Quadra Solution bersedia untuk bergabung di konsorsium PNRI.

Selanjutnya Andi Agustinus, Paulus, dan Isnu menyampaikan apabila ingin bergabung dengan konsorsium PNRI maka ada “commitment fee” untuk pihak di DPR RI, Kemendagri dan pihak lain.

Isnu juga sempat menemui tersangka Husni untuk konsultasi masalah teknologi dikarenakan BPPT sebelumnya melakukan uji petik e-KTP pada 2009.

Isnu bersama konsorsium PNRI mengajukan penawaran paket pengerjaan dengan nilai kurang lebih Rp 5,8 triliun.

Pada 30 Juni 2011, Konsorsium PNRI dimenangkan sebagai pelaksana pekerjaan penerapan e-KTP Tahun Anggaran (TA) 2011 hingga 2012.

Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, manajemen bersama Konsorsium PNRI diperkaya Rp 137,98 miliar dan Perum PNRI diperkaya Rp 107,71 miliar terkait proyek e-KTP.

Tags: , ,