Kasus Korupsi Rachmat Yasin, KPK Kembali Periksa 5 Saksi

Kasus Korupsi Rachmat Yasin, KPK Kembali Periksa 5 Saksi

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi untuk tersangka Rachmat Yasin (RY). Yang bersangkutan sebelumnya diketahui pernah menjabat Bupati Bogor, Jawa Barat (Jabar) periode masa jabatan 2008 hingga 2014.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, kelima (5) saksi itu akan diperiksa terkait penyidikan kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pemotongan uang dan penerimaan suap atau gratifikasi tersangka Rachmat Yasin.

“Penyidik KPK dijadwalkan melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka RY (Rachmat Yasin/mantan Bupati Bogor),” kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Selasa (13/10/2020).

Ali menjelaskan 5 orang saksi yang dipanggil adalah Yuyuk Rusmayati Kasubag Keuangan DLLLAJ Kabupaten Bogor, Dudik Rukmayadi Kabid Terminal dan Angkutan Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Setyanto Susanto Sekretaris DPKBD Kabupaten Bogor, Ade Yaya Manadi mantan Sekretaris DPKBD Kabupaten Bogor dan Aris Mulyanto Sekretaris Satpol PP.

Baca Juga:  Pimpinan KPK Buka Suara Terkait Mobil Dinas

Diberitakan sebelumnya, penyidik KPK telah mengumumkan penetapan Rachmat sebagai tersangka baru sejak 25 Juni 2019. Padahal yang bersangkutan baru saja dinyatakan bebas setelah sempat menjalani hukuman pidana penjara kasus korupsi lainnya.

KPK menduga Rachmat yang saat itu masih menjabat sebagai Bupati Bogor telah meminta, menerima atau memotong uang pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sebesar Rp 8,93 miliar.

KPK meyakini, uang tersebut diduga digunakan Rachmat sebagai biaya operasional bupati dan kebutuhan kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada 2013 hingga 2014.

KPK menduga Rachmat saat itu telah menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare di Kecamatana Jonggol, Kabupaten Bogor. Selain itu, Rachmat juga menerima gratifikasi berupa sebuah mobil Toyota Alphard Vellfire senilai Rp 825 juta.

Baca Juga:  Kasus RTH Pemkot Bandung, KPK Periksa Kabid Perusahaan Daerah Pasar Kota Bandung

Menurut KPK, dugaan penerimaan gratifiaksi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan Rachmat sebagai Bupati Bogor. Perbuatan Rachmat itu juga berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Rachmat juga tidak melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kerja (1 bulan).

Tersangka Rachmat disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Tags: , ,