Kasus RTH Pemkot Bandung, KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Bukopin

Kasus RTH Pemkot Bandung, KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Bukopin

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, penyidik KPK dijadwalkan memeriksa seorang saksi bernama Hari Wurianto. Yang bersangkutan hingga saat ini diketahui masih menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Bank Bukopin.

Menurut Ali, saksi Wurianto akan diperiksa dalam kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) proyek pengadaan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar).

Wurianto akan bersaksi untuk tersangka Dadang Suganda (DS). Dadang sebelumnya diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga berperan sebagai makelar tanah yang menyediakan lahan untuk RTH Kota Bandung.

“Yang bersangkutan (Hari Wurianto) dijadwalkan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Dadang Suganda (DS) terkait RTH (Ruang Terbuka Hijau) Kota Bandung,” kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Selasa (13/10/2020).

Penyidik KPK sebelumnya kembali memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka Dadang berdasarkan penetapan Ketua PN (Pengadilan Negeri) Bandung (Jawa Barat) yang kedua selama 30 hari kedepan atau sekitar 1 bulan.

Perpanjangan masa penahanan tersangka DS (Dadang Suganda) dimulai 28 September 2020 sampai 27 Oktober 2020 di Rutan (Rumah Tahanan) KPK Kavling 4 belakang Gedung KPK Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan.

Baca Juga:  KPK Masih Dalami Kasus Pencucian Uang Eks Sekretaris MA

Penyidik KPK akan segera menyelesaikan pemberkasan perkara untuk tersangka Dadang. Dengan demikian kasus perkara atas nama Dadang Suganda qkan dapat segera disidangkan dalam waktu dekat.

KPK sebelumnya telah menetapkan Dadang Suganda (DS) sebagai tersangka sejak 21 November 2019. Dadang diduga berperan sebagai makelar tanah yang membeli sejumlah lahan milik masyarakat yang akan dijadikan RTH di Kota Bandung.

Pemkot Bandung ternyata tidak membeli langsung lahan tersebut dari pemilik tanah, namun diduga menggunakan jasa makelar. Sejumlah pihak lain yang menjadi makelar tanah adalah mantan Anggota DPRD Kota Bandung periode 2009 hingga 2014 Kadar Slamet dan Dadang Suganda.

Dalam kasus ini, proses pengadaan tanah RTH Bandung dengan perantaraan Dadang itu dilakukan karena yang bersangkutan mempunyai kedekatannya dengan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Edi Siswadi.

Edi Siswadi telah divonis bersalah dalam perkara suap terhadap seorang hakim dalam terkait penanganan perkara korupsi bantuan sosial di Pemkot Bandung. Edi Siswadi memerintahkan Herry Nurhayat untuk membantu Dadang Suganda dalam proses pengadaan tanah tersebut.

Baca Juga:  KPK Panggil 3 Saksi Kasus Pencucian Uang Mantan Bupati Cirebon

KPK menduga Dadang melakukan pembelian tanah pada sejumlah pemilik tanah atau ahli waris di Bandung dengan nilai lebih rendah dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setempat.

Pemkot Bandung kemudian membayarkan Rp 43,65 miliar kepada Dadang setelah tanah tersebut tersedia. Ternyata Dadang hanya memberikan Rp 13,5 miliar kepada sejumlah pemilik tanah yang akan dijadikan sebagai RTH Bandung.

KPK menyakini tersangka Dadang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memperkaya diri sendiri, orang lain dan suatu korporasi dengan keuntungan mencapai Rp 30 miliar.

Sebagian uang itu atau sekitar Rp 10 miliar diantaranya telah diberikan pada Edi Siswadi yang akhirnya digunakan untuk menyuap hakim dalam persidangan kasus perkara Bantuan Sosial (Bansos) di Pengadilan Negeri (PN) Kota Bandung.

KPK menyita 64 bidang tanah dan bangunan serta dua mobil milik tersangka Dadang Suganda (DS) sebagai barang bukti dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) RTH Pemerintah Kota Bandung.

Tags: , ,