Kasus Suap, KPK Periksa Wali Kota Tasikmalaya

Kasus Suap, KPK Periksa Wali Kota Tasikmalaya

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri dalam keterangannya mengatakan, penyidik KPK dijadwalkan memeriksa Budi Budiman, Wali Kota Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar). Budi diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) suap.

Menurut Ali, kasus perkara dugaan suap itu terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar) Tahun Anggaran 2018 dengan tersangka Budi Budiman (BDD).

“Penyidik KPK dijadwalkan memeriksa tersangka BBD (Budi Budiman/Wali Kota Tasikmalaya) terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Tasikmalaya, Tahun Anggaran (TA) 2018,” kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Jumat (23/10/2020).

KPK sebelumnya diberitakan telah menetapkan Budiman sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap terkait pengurusan DAK Kota Tasikmalaya sejak 26 April 2019. Namun hingga saat ini Budi untuk sementara belum ditahan penyidik KPK.

Budiman diduga telah memberikan sejumlah uang sebesar Rp 400 juta terkait dengan pengurusan DAK untuk Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 kepada Yaya Purnomo dan kawan-kawan.

Yaya Purnomo sebelumnya diketahui merupakan mantan Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia.

Terpidana Yaya Purnomo telah dinyatakan terbukti bersalah dan divonis 6,5 tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider 1 bulan dan 15 hari kurungan karena terbukti menerima suap dan gratifikasi dalam pengurusan DAK dan Dana Insentif Daerah (DID) di 9 kabupaten/kota.

Tersangka Budi Budiman disangkakan telah melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Tags: , ,