Kasus Suap, KPK Tahan Eks Anggota DPRD Sumatera Utara

Kasus Suap, KPK Tahan Eks Anggota DPRD Sumatera Utara

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan seorang tersangka Nurhasanah (NHS). Yang bersangkutan sebelumnya diketahui merupakan mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Penahanan Anggota DPRD Sumut itu dilakukan terkait adanya dugaan pelanggaran atau penyimpangan pelaksanaan fungsi dan kewenangan Anggota DPRD Sumut Periode 2009 hingga 2014 dan 2014 hingga 2019.

Deputi Penindakan KPK Karyoto saat menggelar acara konferensi pers di Jakarta mengatakan, penahanan tersebut merupakan pengembangan penanganan perkara terkait dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009 hingga 2014 dan 2014 hingga 2019.

“Dari jumlah total 14 tersangka dalam perkara ini, sebelumnya KPK telah melakukan penahanan terhadap 13 orang. Dan hari ini setelah memeriksa saksi dengan jumlah 59 orang, KPK kembali melakukan penahanan terhadap 1 orang tersangka yakni NHS (Nurhasanah),” kata Karyoto kepada wartawan di Gedung KPK Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (14/10/2020).

“Tersangka NSH (Nurhasanah) ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan 2 November 2020 di Rutan (Rumah Tahanan) Cabang KPK di Kavling K4 Gedung Merah Putih KPK,” jelasnya.

Baca Juga:  Eks Dirut PNRI Selesai Diperiksa KPK Terkait Kasus e-KTP

Penyidik KPK sebelumnya diberitakan telah menetapkan status tersangka kepada 14 mantan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 pada 30 Januari 2020.

Para tersangka tersebut diduga menerima hadiah atau janji berupa uang yang diterima secara beragam antara Rp 377.500.000,00 sampai dengan Rp 777.500.000,00 mantan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho.

Kasus pertama terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012 s/d 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Kedua terkait persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga terkait pengesahan angggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Keempat terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada 2015.

Baca Juga:  Kasus E-KTP, KPK Periksa Eks Dirut PNRI

Atas perbuatannya tersebut, 14 Anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2009-201 dan 2014-2019 disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Dalam proses penyidikan perkara ini telah dilakukan penyitaan uang pengembalian para Tersangka dan Saksi senilai total Rp 3.732.500.000,- (Tiga miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Penetapan 14 Anggota DPRD Provinsi Sumut ini sebagai tersangka merupakan tahap keempat. Sebelumnya, KPK juga telah memproses 50 orang unsur pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2004-2009 dan/atau 2014-2019.

Lima puluh (50) orang tersebut kini sedang menjalani pidana masing-masing setelah divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor dengan hukuman rata-rata 4 hingga 6 tahun penjara.

Tags: , ,