Kasus Suap Pemkab Kutai Timur, KPK Periksa Kadisdik

Kasus Suap Pemkab Kutai Timur, KPK Periksa Kadisdik

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memeriksa seorang saksi bernama Roma Malau. Yang bersangkutan diketahui merupakan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur, Kalimantan Timur (Kaltim).

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pemeriksaan saksi Roma Malau terkait penyidikan kasus suap pekerjaan infrastruktur di Pemkab Kutai Timur, Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun Anggaran (TA) 2019 hingga 2020.

“Yang bersangkutan (Roma Malau) akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka M (Musyaffa/Kepala Badan Pendapatan Daerah Kutai Timur) non aktif,” kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Kamis (15/10/2020).

Sementara itu, penyidik KPK sebelumnya telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus ini, masing-masing Bupati Kutai Timur nonaktif Ismunandar (ISM), Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria Riarinda Firgasih (EU) non aktif yang juga istri Ismunandar.

Selanjutnya tersangka Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Timur Suriansyah (SUR) non aktif, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kutai Timur non aktif Aswandini (ASW) dan Musyaffa Kepala Badan Pendapatan Daerah Kutai Timur.

Baca Juga:  Yuyuk Andriati Iskak Ditunjuk Sebagai (Plh) Kabiro Humas KPK

Sementara itu, dua (2) tersangka lainnya diduga sebagai pihak penyuap atau pemberi suap masing-masing adalah Aditya Maharani (AM) sebagai kontraktor proyek dan Deky Aryanto (DA) selaku rekanan proyek.

Kasus ini berawal dari kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Saat itu KPK menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp 4,8 miliar, dan sertifikat deposito sebesar Rp1,2 miliar.

Penerimaan sejumlah uang tersebut diduga karena Ismunandar selaku bupati menjamin anggaran dari rekanan yang ditunjuk agar tidak mengalami pemotongan anggaran dan Encek yang saat itu masih aktif menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur melakukan intervensi dalam penunjukan pemenang terkait dengan pekerjaan di pemkab setempat.

Musyaffa sebagai salah satu orang kepercayaan Bupati diduga melakukan intervensi (ikut campur) dalam menentukan pemenang pekerjaan di Dinas Pendidikan dan Pekerjaan Umum di Pemiab Kutai Timur.

Baca Juga:  Pembunuh Yulia Sempat Minta Nomor PIN ATM Saat Korban Sekarat

Suriansyah yang saat itu masih aktif menjabat Kepala BPKAD diduga juga mengatur dan menerima uang dari setiap rekanan yang melakukan pencairan termin sebesar 10 persen dari jumlah pencairan.

Selanjutnya, Aswandini yang saat itu masih aktif sebagai Kepala Dinas PUPR Kutai Timur diduga mengatur pembagian jatah proyek bagi rekanan yang akan menjadi pemenang.

Dalam konstruksi perkara diduga terdapat penerimaan uang Tunjangan Hari Raya (THR) dari Aditya masing-masing Rp100 juta untuk Ismunandar, Musyaffa, Suriansyah, dan Aswandini pada 19 Mei 2020.

Kemudian juga ditemukan bukti transfer ke rekening bank atas nama Aini senilai Rp125 juta. Uang itu diduga untuk kepentingan kampanye Ismunandar dalam pertarungan Pemlihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Tags: , ,