Kasus Suap Pemkab Lampung Selatan, KPK Panggil Sekda Pemkab

Kasus Suap Pemkab Lampung Selatan, KPK Panggil Sekda Pemkab

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, penyidik KPK dijadwalkan memeriksa saksi atas nama Thamrin. Yang bersangkutan diketahui merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan, Lampung.

Ali menjelaskan, pemanggilan Thamrin terkait penyidikan kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Lampung Selatan TA 2016 dan 2017 senilai lebih dari Rp 72 miliar.

“Yang bersangkutan (Thamrin) dijadwalkan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka HH (Hermansyah Hamidi/mantan Kepala Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 2016-2017),” kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Senin (26/10/2020).

Penyidik KPK sebelumnya diberitakan telah menetapkan Hermansyah sebagai tersangka sejak 24 September 2020. Dalam konstruksi perkara Hermansyah diduga melakukan perbuatan korupsi bersama-sama dengan mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan.

Saat itu Hermansyah bersama mantan Kabid Pengairan Dinas PUPR Lampung Selatan Syahroni diduga mendapatkan perintah dari Zainudin Hasan yang saat itu masih menjabat sebagai Bupati Lampung Selatan untuk melakukan pungutan proyek pada Dinas PUPR Lampung Selatan sebesar 21 persen dari anggaran proyek.

Hermansyah meminta kepada Syahroni untuk mengumpulkan setoran yang kemudian nanti diserahkan kepada Agus Bhakti Nugroho yang merupakan Staf Ahli Bupati Lampung Selatan sekaligus sebagai Anggota DPRD Provinsi Lampung Selatan.

Syahroni kemudian menghubungi para rekanan pada Dinas PUPR Lampung Selatan dan meminta setoran dari para rekanan tersebut dan mem-ploting para rekanan terhadap besaran paket pengadaan di Dinas PUPR Lampung Selatan menyesuaikan dengan besaran dana yang disetorkan.

KPK menduga ada tim khusus yang bertugas untuk melakukan penawaran para rekanan proyek menyesuaikan dengan ploting yang sudah disusun berdasarkan nilai setoran yang telah diserahkan oleh para rekanan.

Sedangkan dana yang diserahkan oleh rekanan diterima oleh tersangka Hermansyah dan Syahroni untuk kemudian disetor kepada Zainudin Hasan yang diberikan melalui Agus Bhakti Nugroho berjumlah seluruhnya Rp 73 miliar.

Sementara itu besaran dana yang diterima dibagi yang nilainya untuk Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) sebesar 0,5-0,75 persen, bupati sebesar 15-17 persen dan Kadis PUPR sebesar 2 persen.

Tags: , ,