Kemendikbud Sebut 123 Mahasiswa Positif Covid-19 Pasca Demo UU Cipta Kerja

Kemendikbud Sebut 123 Mahasiswa Positif Covid-19 Pasca Demo UU Cipta Kerja

Setelah aksi unjuk rasa penolakan Undang-undang Cipta Kerja beberapa waktu lalu, Nizam selaku Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) mengatakan bahwa ada 123 mahasiswa yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Hal tersebut diketahui dari hasil laporan Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Pada hari Minggu (18/10/2020) kemarin, Nizam menuturkan, “Setelah demo itu, tim Satgas Covid-19, Prof Wiku melaporkan, ada 123 mahasiswa yang positif kena Covid-19,” ujar Nizam dalam diskusi bertajuk ‘Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Kampus”.

Ia menjelaskan, “Di Jakarta ada 34, di Medan ada 21, di Surabaya ada 24, di Bandung ada 13. Jadi banyak, ada dimana-mana. Itu yang terdeteksi”.

Namun, pernyataan itu berbeda dengan Wiku Adisasmito -Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19.

Wiku mengungkapkan, ada ratusan demonstran aksi unjuk rasa penolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang reaktif tes cepat Covid-19.

Wiku menjelaskan bahwa ada 123 demonstran aksi unjuk rasa penolak UU Cipta Kerja yang reaktif tes cepat Covid-19.

Mengetahui hal tersebut, Kemendikbud melalui Dirjen Dikti mengeluarkan imbauan agar mahasiswa tidak melakukan unjuk rasa, sebab Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19.

Nizam menegaskan bahwa tidak ada larangan demo dalam surat edaran yang dikeluarkan.

“Di dalam surat edaran saya, sama sekali tidak ada larangan untuk demo, mohon dibaca dan dibaca lagi,” tambahnya.

Kemendikbud mengimbau mahasiswa melakukan kajian dan memberikan masukan-masukan dari hal-hal yang dinilai menjadi keberatan terkait UU Cipta Kerja.

“Kampus kekuatan utamanya kan di intelektualitas, adik-adik mahasiswa itu intelektual muda yang mestinya memberikan masukan-masukan dengan kajian-kajian intelektual yang kuat, dan insya Allah semua itu pasti juga kami teruskan,” imbuh Nizam.

Menurutnya, masukan dari mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat terkait pendidikan telah disampaikan kepada Badan Legislasi DPR.

“Terkait RUU omnibus law itu saya bawa langsung ke Baleg, masukan-masukan dari teman-teman mahasiwa, perguruan tinggi, masyarakat, kalau kami bisa menyampaikan, itu saya sampaikan,” paparnya.

“Alhamdulillah dengan masukan berbagai pihak itu, akhirnya klaster pendidikan dikeluarkan dari omnibus law. Itu fakta, tidak terbantahkan,” tuturnya.

Pernyataan Nizam tersebut berbeda dengan sikap sejumlah anggota Komisi X DPR yang mengecam adanya pasal pendidikan di UU Cipta Kerja.

Nizam menekankan bahwa pembahasan rancangan Undang-undang Cipta Kerja sangat terbuka. Menurutnya, berbagai elemen masyarakat bisa mengikuti perkembangan dari pembahasan tersebut.

Nizam mengatakan, “Terkait dengan pendidikan, saya sempat mengikuti empat kali dan membawakan beberapa masukan, rapat-rapat Baleg itu terbuka, selalu banyak wartawan maupun mahasiswa dan sebagainya bisa hadir menyaksikan perdebatan atau diskusi di dalam pembahasan undang-undang omnibus law”.

“Jadi saya rasa, pelaksanaan pembahasan undang-undang itu juga bukan sesuatu yang dirahasiakan atau tertutup, semuanya terbuka dan bisa diikuti”, katanya.

Tags: , ,