Kemenhub Buka Wacana Pungut Pajak dari Pesepeda

Kemenhub Buka Wacana Pungut Pajak dari Pesepeda

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan membuka wacana mengenai pengenaan pajak untuk pesepeda.

Dalam diskusi virtual pada hari Jumat (26/6/2020) lalu di Jakarta, Budi Setiyadi -Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan- mengatakan, “Kalau waktu saya kecil, saya mengalami sepeda disuruh bayar pajak dan sebagainya. Mungkin bisa ke sana. Tapi ini sejalan revisi UU 22/2009, sudah diskusi dengan Korlantas Polri”.

Budi menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, sepeda termasuk dalam kategori kendaraan tidak digerakkan oleh mesin. Ia juga menilai bahwa penggunaan sepeda perlu diatur mengingat kegiatan bersepeda semakin marak akibat pandemi Covid-19.

Budi menambahkan, “Saya terus terang, sepeda harus diatur. Apakah dengan peraturan menteri atau peraturan pemda, bupati atau gubernur”.

Baca Juga:  Novel Baswedan Ikut Pimpin Satgas Penangkapan Menteri Edhy Prabowo

Ia melanjutkan, karena sepeda masuk dalam kategori bukan kendaraan bermotor, pengaturannya berada di pemerintah daerah. Budi menuturkan, “Kami akan mendorong aturan ini di daerah, minimal dengan mulai menyiapkan infrastruktur jalan, DKI, Solo, Bandung, sudah menyiapkan juga, tinggal sekarang gimana aturannya”.

Budi mengakui bahwa pihaknya juga sudah melakukan kajian di negara-negara yang kecenderungan penggunaan sepeda meningkat guna menghindari kontak fisik di kereta atau angkutan massal lainnya akibat pandemi virus corona, salah satunya adalah Jepang.

Budi menjelaskan bahwa terdapat perbedaan tujuan penggunaan moda ramah lingkungan tersebut. Di Tokyo misalnya, masyarakat menggunakan sepeda sebagai alat transportasi dari rumah ke kantor atau tempat perbelanjaan.

Baca Juga:  Ini Alasan Edhy Prabowo Kunjungi AS

“Di Indonesia sekarang ini sepeda lebih untuk kegiatan olahraga dan jalan ramai-ramai, kemudian foto-foto. Sebenarnya, diharapkan sepeda ini dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari”, jelas Budi.

Selain itu, menurutnya, pengelompokan angkutan harus direvisi dalam UU Nomor 22/2009 karena semakin beragamnya jenis angkutan, termasuk angkutan listrik, seperti sepeda listrik, skuter, hoverboard, dan lainnya.

Tags: , , ,