Kemiskinan di Wonogiri Masih Kacau dan Perlu Diperbaiki

Bupati Wonogiri Joko Sutopo menilai dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dampak Covid-19 adalah momen tepat untuk melaksanakan verifikasi dan validasi data. Hal ini karena ia sendiri mengakui data kependudukan dan data kemiskinan di daerahnya masih carut marut.

“Cukup satu data tapi bisa untuk berbagai kepentingan baik untuk program kemiskinan, kesehatan, pendidikan maupun sosial,” kata Bupati Wonogiri Joko Sutopo usai memimpin Rakor Verifikasi dan Validasi DTKS di Pendapa Rumdin Bupati Wonogiri, Rabu (23/9).

Di dalam Rakor itu sendiri melibatkan Bappeda, Dukcapil, Dinsos, PMD dan ratusan operator data tingkat desa dan kecamatan se Wonogiri.

Pihaknya juga menekankan, dalam pendataan sebaiknya cukup satu lembaga semisal dilakukan Pemkab dengan melibatkan perangkat pemerintahan terbawah yakni ketua RT/RW.

Bupati Wonogiri mencontohkan kurang validnya data penerima BLT atau Bansos, dimana di dalamnya masih ada orang kaya yang justru mendapat bantuan sementara warga miskin yang benar-benar membutuhkan malah tidak tercover.

“Saya pernah memergoki sendiri langsung di salah satu desa penerima bantuan beras miskin (Raskin) itu datang dengan naik lnnova,” kata dia.

Lebih lanjut dia mengatakan, mengingat begitu dinamisnya kondisi kesejahteraan sosial yang selalu mengalami perubahan, maka DTKS sebagai sistem data elektronik yang berisi nama, alamat, NIK dan keterangan dasar sosial ekonomi rumah tangga dan individu, mengalami pemutakhiran dua kali dalam satu tahun yaitu pada April dan Oktober.

Baca Juga:  Upacara Pembukaan Pospenas IX 2022 Solo di Stadion Manahan Berlangsung Meriah

“Merujuk pada pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dampak Covid-19, saat ini sangat tepat untuk melaksanakan verifikasi dan validasi data, dengan menghadirkan segenap operator DTKS di tiap desa/ kelurahan di wilayah Wonogiri,” bebernya.

Sebagai gambaran, imbuh bupati, sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 19/HUK/2020 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tanggal 29 Januari 2020, di Wonogiri terdapat Rumah Tangga (RUTA) sebanyak 100.094, jumlah KK sebanyak 116.211 dan Anggota Rumah Tangga (ART) sebanyak 333.322 jiwa. Untuk selanjutnya, data tersebut akan dikoreksi bersama melalui verifikasi dan validasi data.

“Apresiasi kita tujukan kepada kerja keras dari seluruh tim DTKS dan instansi yang membidangi, sehingga pada akhirnya akan diperoleh akurasi data sebagai basis pelaksanaan program kesejahteraan sosial di Wonogiri,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Wonogiri, Kurnia Listiyarini mengatakan, selama pandemi Covid-19 tidak ada perbaikan verifikasi dan validasi (Verval) secara utuh. Perbaikan DTKS pada 2020 hanya seperti berbaikan Nomor Induk KTP, Kartu Keluarga dan administrasi lainnya.

Baca Juga:  Upacara Pembukaan Pospenas IX 2022 Solo di Stadion Manahan Berlangsung Meriah

Perbaikan verifikasi faktual (verfal) DTKS setiap tahun diadakan musyawarah desa atau kelurahan untuk menentukan anggota DTKS, maka bisa berubah, bertambah maupun berkurang. Selain itu ada kunjungan ke lapangan untuk melakukan verifikasi.

Namun, karena hal itu tidak bisa dilakukan ditengah pandemi Covid-19, maka pada tahun ini jumlah DTKS masih sama, tidak berkurang maupun bertambah. Operator desa dibekali dan diberi pengetahuan dalam melakukan verfal DTKS di tengah pandemi Covid-19. Karena berbeda dengan tahun sebelumnya.

Kurnia mengatakan, saat pandemi Covid bantuan turun melalui dua jalur. Pertama, berdasarkan DTKS. Mereka merupakan warga yang masuk kategori miskin sebelum ada pandemi. Mereka menerima bantuan PKH dan BPNT.

Kedua, berdasarkan warga yang terdampak adanya Covid-19. Mereka menerima bantuan BST, BLT DD, Bansos Provinsi dan Bansos Kabupaten.

Dia berharap, pendataan bantuan di tengah pandemi Covid-19 ini bisa dijadikan acuan DTKS pada tahun depan. Sehingga warga yang masuk DTKS benar-benar valid dan sesuai dengan realita.

“Jika data benar, bantuan akan tepat sasaran. Jika tepat sasaran maka program pengentasan kemiskinan akan berhasil,” tandasnya.

Tags: , ,