Kerumunan Pendaftarannya di Pilkada Solo Diungkit, Gibran Angkat Suara

Kerumunan Pendaftarannya di Pilkada Solo Diungkit, Gibran Angkat Suara

Kerumunan massa pendukung pasangan calon Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa saat pendaftaran Pilkada Solo pada 4 September 2020 silam kembali diungkit.

Peristiwa tersebut dibandingkan dengan kerumunan massa Habib Rizieq Syihab yang berujung sanksi.

Menanggapi hal itu, Calon Wali Kota Solo nomer urut 1 itu pun mengaku bahwa dirinya siap ditegur Bawaslu jika memang dinilai bersalah.

Pada hari Rabu (18/11/2020), Gibran menuturkan, “Yang jelas, kalau ada yang salah dari kami, kami siap ditegur Bawaslu”.

Seperti yang diketahui, saat pendaftaran Pilkada Solo, 4 September 2020 lalu, massa Gibran-Teguh turun ke jalan menuju KPU Solo.

Pasangan Teguh Prakoso itu mengklaim bahwa hanya memberangkatkan rombongan yang berjumlah yakni 50 orang.

Gibran menyampaikan, “Kalau pendaftaran dulu kan dari DPC PDIP yang mengawal itu sesuai jumlahnya, di bawah 50 orang”.

Baca Juga:  Jika Vaksin Corona Sudah Didistribusikan ke Solo, FX Rudy Akan Memprioritaskan Untuk Nakes

Gibran juga menjelaskan bahwa kini ia terus diawasi oleh Bawaslu dalam tiap kegiatannya.

Bawaslu selalu memberi teguran secara langsung ketika ada kesalahan.

Putra sulung Presiden Jokow Widodo itu menuturkan, “Semua kegiatan saya kan didampingi Bawaslu, otomatis detik itu juga ditegur. Bawaslu kan melekat. Silakan, saya siap ditegur”.

Sebelumnya, Aziz Yanuar selaku pengacara FPI menilai bahwa polisi bersikap tidak adil karena hanya mempermasalahkan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Rizieq dan FPI pada acara pernikahan putri Rizieq dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan.

Aziz menyampaikan bahwa banyak kegiatan lain di berbagai daerah yang menimbulkan kerumunan, namun tidak pernah ditindak oleh polisi.

Aziz pun mencontohkan sejumlah kegiatan di berbagai daerah yang melanggar protokol kesehatan, tapi tak pernah tersentuh hukum.

Baca Juga:  FPI Solo Tepis Kultuskan Habib Rizieq

Salah satunya yakni kerumunan saat putra Presiden Joko Widodo adalah Gibran Rakabuming mendaftarkan diri sebagai calon wali kota Solo.

Sementara itu, Brigjen (Pol) Awi Setiyono selaku Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri menegaskan bahwa kerumunan saat tahapan Pilkada 2020 seperti pendaftaran Gibran merupakan wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pada hari Rabu (18/11/2020) kemarin, Awi mengatakan, “Jangan samakan kasusnya. Ini kan ceritanya sekarang masalah apa, pentahapan (pendaftaran pilkada). Itu kan urusannya pilkada, ada siapa pengawasnya, (Bawaslu) iya. Jadi prosesnya kan ada, undang-undangnya kan ada, peraturan kan ada”.

Menurutnya, setiap kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan memiliki perbedaan sehingga tidak bisa dipukul rata.

Tags: , ,