Konstruksi Kasus yang Menjerat Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah

Konstruksi Kasus yang Menjerat Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan tersangka Zulkifli Adnan Singkah (ZAS) Wali Kota Dumai, Riau. Tak lama setelah ditahan, Zulkifli langsung dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Polres Metro Jakarta Timur Cabang KPK.

Waki Ketua KPK Alexander Marwata dalam kesempatan ini juga membacakan konstruksi perkara (kronologi) terkait kasus perkara dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat tersangka Wali Kota Dumai itu.

Pada Maret 2017, ZAS (Zulkifli Adnan Singkah) bertemu dengan Yaya Purnomo di sebuah hotel di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Zulkifli diduga meminta bantuan untuk mengawal proses pengusulan DAK Pemerintah Kota (Pemkot) Dumai. Dan pada pertemuan lain disanggupi oleh Yaya Purnomo dengan fee (imbalan) sebesar 2 persen,” kata Alexander Marwata di Gedung KPK Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Selatan (17/11/2020).

Alexander menjelaskan, kasus ini berawal pada Mei 2017, saat itu Pemerintah Kota (Pemkot) Dumai mengajukan pengurusan DAK (Dana Alokasi Khusus) kurang bayar Tahun Anggaran (TA) 2016 sebesar Rp 22 miliar.

Menurut Alexander, dalam APBN Perubahan Tahun 2017, Kota Dumai mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 22,3 miliar. Tambahan ini disebut sebagai penyelesaian DAK Fisik 2016 yang dianggarkan untuk kegiatan bidang pendidikan dan infrastruktur jalan.

Masih pada bulan yang sama, Pemkot Dumai berencana akan mengajukan usulan DAK untuk Tahun Anggaran 2018 kepada Kementerian Keuangan. Beberapa bidang yang diajukan antara lain RS rujukan, jalan, perumahan dan permukinam, air minum, sanitasi dan pendidikan.

Baca Juga:  KPK Tangkap 17 Orang Dalam Rombongan Menteri KKP Edhy Prabowo

Tersangka Zulkifli kembali bertemu dengan Yaya Purnomo membahas pengajuan DAK Kota Dumai tersebut yang kemudian disanggupi untuk mengurus pengajuan DAK TA 2018 kota Dumai, yaitu: untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dengan alokasi Rp 20 miliar dan pembangunan jalan sebesar Rp 19 miliar.

Untuk memenuhi “commitment fee” terkait dengan bantuan pengamanan usulan DAK Kota Dumai kepada Yaya Purnomo, Zulkifli kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengumpulkan uang dari pihak swasta yang menjadi rekanan proyek di Pemkot Dumai.

Penyerahan uang setara dengan Rp 550juta dalam bentuk Dolar Amerika (USD), Dolar Singapura (SGD) dan Rupiah. Uang itu diberikan kepada Yaya Purnomo dan kawan-kawan yang dilakukan pada November 2017 dan Januari 2018.

Sedangkan perkara kedua, tersangka Zulkifli diduga menerima gratifikasi berupa uang sebesar Rp 50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta dari pihak pengusaha yang mengerjakan proyek di Kota Dumai.

Penerimaan gratifikasi diduga terjadi dalam rentang waktu November 2017 dan Januari 2018. Gratifikasi ini tidak pernah dilaporkan ke Direktorat Gratifikasi KPK sebagaimana diatur di Pasal 12 C UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga:  KPK Setorkan Uang Pengganti Rp 2,365 Miliar dari Eks Pejabat Dinas PUPR Muara Enim

Tersangka Zulkifli disangkakan melanggar pasal pertama melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Perkara kedua, tersangka Zulkifli disangkakan telah melanggar Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“KPK berkomitmen akan tetap melakukan pemberantasan korupsi sekalipun adanya proses Pilkada yang sedang berlangsung saat ini,” tegasnya.

“KPK juga tidak pernah bosan mengingatkan para Kepala Daerah agar tetap memegang teguh amanah yang dititipkan oleh masyarakat yang telah memilih Kepala Daerah melalui Pilkada secara demokratis,” terangnya.

Alexander mengingatkan, banyak Kepala Daerah yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, harus menjadi pengingat bagi semua Kepala Daerah agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, memegang prinsip dan nilai-nilai integritas dengan tidak memperkaya diri sendiri atau keluarga atau kelompok tertentu.

“KPK mengingatkan agar Kepala Daerah untuk mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam menjalankan roda pemerintahan demi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat,” pungkasnya.

Tags: , ,