Konstruksi Perkara yang Menjerat Kharuddin Syah Sitorus

Konstruksi Perkara yang Menjerat Kharuddin Syah Sitorus

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya diberitakan telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka baru dan langsung menahan yang bersangkutan. Keduanya diduga terlibat dalam kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kedua tersangka yang ditahan itu adalah KSS (Kharuddin Syah Sitorus) Bupati Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara (Sumut) non aktif dan PJ (Puji Suhartono) swasta mantan Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2016 hingga 2019.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam keteranganya mengatakan, penahanan 2 tersangka itu merupakan pengembangan penyidikan kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara (Sumut).

“Konstruksi perkara kasus ini berawal pada 10 April 2017, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuanbatu Utara mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2018 melalui Program e-Planning dengan total permohonan sebesar Rp 504.734.540.000,” kata Lili Pintauli Siregar saat konferensi pers di Gedung KPK Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2020).

Kharuddin Syah Sitorus yang saat itu masih menjabat sebagai Bupati menugaskan Agusman Sinaga Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Pemkab Labuhanbatu Utara untuk menemui Yaya Purnomo dan Rifa Surya di Jakarta guna membahas potensi anggaran pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu Utara dan meminta bantuan dari untuk pengurusannya.

Baca Juga:  Ditangkap KPK, Berapa Harta Kekayaan Menteri KKP Edhy Prabowo?

Atas permintaan tersebut, Yaya dan Rifa kemudian bersedia untuk membantu serta menyampaikan adanya “commitment fee” yang harus disediakan sebesar 2 persen dari total anggaran dana yang nantinya diterima Pemkab Labuhanbatu.

Sekitar bulan Mei 2017, Yaya dan Rifa kemudian bertemu dengan Agusman di Hotel Aryaduta Jakarta, untuk menanyakan perkembangan dari pengajuan DAK TA 2018 serta potensi DAK yang dapat diperoleh.

Selanjutnya pada Juli 2017 bertempat di sebuah hotel di Jakarta, Yaya dan Rifa kembali melakukan pertemuan dengan Agusman dan memberitahukan pagu anggaran indikatif DAK untuk Pemkab Labuhanbatu Utara sebesar Rp 75.200.000.000.

Kemudian pada Juli atau Agustus 2017, setelah adanya kepastian perolehan DAK TA 2018 Kabupaten Labuanbatu Utara, Yaya bersama Rifa kembali melakukan pertemuan dengan Agusman di sebuah hotel di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan tersebut Yaya dan Rifa diduga menerima sejumlah uang dari Kharuddin Syah Sitorus melalui perantaraan Agusman sebesar 80 ribu Dolar Singapura (SGD).

Setelah Kementerian Keuangan RI mengumumkan Kota Labuanbatu Utara memperoleh Anggaran DAK TA 2018, Kharuddin melalui perantaraan Agusman kembali memberikan uang sebesar 120 ribu SGD kepada Yaya dan Rifa.

Sekitar bulan Januari 2018, Rifa memberitahukan bahwa anggaran DAK TA 2018 untuk Pembangunan RSUD (RSUD) Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar Rp 30.000.000.000 untuk sementara belum dapat diinput dalam sistem Kementrian Keuangan sehingga dana tersebut belum tidak dapat dicairkan.

Baca Juga:  KPK Tahan 5 Tersangka di Kasus Kementerian KKP

Atas informasi tersebut kemudian Yaya kemudian menghubungi Agusman untuk memberitahukan permasalahan itu serta meminta agar Agusman menyelesaikannya dengan kembali memberikan commitment fee sebesar Rp 400 juta.

“Atas permintaan commitment fee tersebut kemudian Agusman melaporkan kepada Kharuddin Syah dan langsung disetujui,” jelasnya.

Pada April 2018, Yaya dan Rifa kembali bertemu dengan Agusman di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut diduga dilakukan pemberian uang dari Kharuddin Syah melalui Agusman sebesar SGD 90.000 secara tunai dan mentsransfer dana sebesar Rp 100.000.000,00 ke rekening Bank BCA Nomor 0401275041 atas nama tersangka Puji Suhartono.

“Dugaan penerimaan uang tersangka Puji tersebut terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN 2018 untuk Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara,” terangnya.

“Sebagaimana penanganan perkara yang pernah dilakukan KPK, kami tetap berkomitmen untuk terus menelusuri arus uang dan pelaku lain yang harus bertanggungjawab secara hukum berdasarkan bukti yang cukup,” tambahnya.

“KPK mengingatkan pada seluruh penyelenggara negara baik di pusat maupun daerah agar melakukan pengelolaan keuangan negara secara bertanggungjawab dan berhati-hati,” tegasnya.

“Karena uang yang dikelola tersebut adalah hak masyarakat, sehingga korupsi yang dilakukan sama artinya merampas hak masyarakat untuk menikmati anggaran dan pembangunan yang ada,” pungkas Lili Pintauli Siregar.

Tags: , ,