KPK-APH Sulawesi Utara Rapat Koordinasi Bahas Sinergi Pemberantasan Korupsi

KPK-APH Sulawesi Utara Rapat Koordinasi Bahas Sinergi Pemberantasan Korupsi

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango menegaskan, peran Kejaksaan sangat penting dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dan penyelesaian aset bermasalah.

Untuk itu, Nawawi meminta perhatian khusus Kejaksaan terkait perbaikan tata kelola manajemen aset daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah. Hal itu disampaikan Nawawi saat rapat dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut.

“Peran Kejaksaan sangat penting terkait upaya peningkatan pendapatan daerah dan penyelesaian aset bermasalah dalam pelaksanaan tugas Kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (7/11/2020).

Hal yang sama diutarakannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) di Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut) terkait sinergi dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), di hadapan jajaran Koordinasi Wilayah III KPK, pada Jumat (6/11/2020).

Ditekankannya bahwa Sulut adalah salah satu fokus area, karena area tersebut merupakan 2 dari 8 area intervensi pencegahan korupsi yang KPK lakukan melalui perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah.

Nawawi dalam kesempatan ini juga mengingatkan sesuai amanat Undang-Undang (UU) tugas KPK sesuai Pasal 6 huruf b dan e KPK berwenang melakukan koordinasi dan supervisi.

Dia menambahkan, KPK melalui Korwil III yang terdiri atas Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Penindakan dan Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Pencegahan, saat ini sedang melakukan supervisi atas beberapa kasus yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi Sulut.

Baca Juga:  Novel Baswedan Ikut Pimpin Satgas Penangkapan Menteri Edhy Prabowo

Pernyataan tersebut dibenarkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulut Andi Muh Iqbal Arief. Menurutnya ada beberapa perkara yang dinilainya cukup sulit dalam pembuktiannya sehingga membutuhkan ahli yang kompeten. Melalui fungsi koordinasi dan supervisi, KPK akan memfasilitasi kendala tersebut.

Selain itu, disampaikannya jajarannya saat ini juga tengah disibukkan dengan tugas terkait penanganan Covid-19.

“Perlu disampaikan bahwa di samping penanganan perkara kita ada Jamdatun (Jaksa Agung Muda Bidang Persata dan Tata Usaha Negara). Sesuai arahan Presiden (Joko Widodo) kita ikut mendampingi dan mengawal terkait anggaran dan dana Covid-19 yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” kata Andi.

Dalam kesempatan ini, Nawawi meminta pengadilan dapat melakukan upaya-upaya pengawasan dalam mencermati kasus-kasus terkait aset daerah. Hal itu disampaikan Nawawi saat rapat dengan Kepala Pengadilan Tinggi Manado Arif Supratman beserta jajarannya.

Berdasarkan informasi yang dipeoleh KPK berdasarkan kajian Hakim Agung, di wilayah Jawa Tengah (Jateng) terungkap bahwa dari 100 perkara gugatan terkait aset negara, 99 persen pihak pemerintah daerah justru kalah.

“Kami (KPK) tidak meminta hakim dalam posisi berat sebelah. Kami menghormati independensi hakim. Kami hanya minta ada pengawasan karena Pengadilan Tinggi merupakan perwakilan MA di daerah, khususnya dalam kasus-kasus aset daerah,” kata Arief.

Baca Juga:  KPK Tahan 5 Tersangka di Kasus Kementerian KKP

Dalam kesempatan ini, Arief juga menyampaikan kinerja lembaga yang dipimpinnya khususnya terkait perkara korupsi. Di tahun 2019 ada 23 perkara dan hingga November 2020 ada 11 perkara yang masuk.

“Semua putusan perkara tersebut tidak ada yang diputus lebih rendah dari putusan sebelumnya,” jelas Arief.

Sementara itu, saat rapat bersama Kapolda Sulut Irjen Pol. RZ Panca Putra Simanjuntak bersama jajarannya, Nawawi mengingatkan pentingnya membangun komunikasi dan sinergi yang lebih erat dalam pemberantasan korupsi di masa depan.

Panca Putra yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK itu menyambut baik arahan Nawawi.

Dia meminta jajarannya untuk memanfaatkan dukungan dari KPK, khususnya dalam supervisi penanganan perkara untuk memfasilitasi dan menyelesaikan perkara-perkara yang masih terkendala terkait ahli dan lainnya.

“Perkara yang sudah di tahap penyidikan harus segera selesai. Dari pengalaman saya dengan KPK bahkan sebelum bergabung dengan KPK, KPK telah banyak membantu APH lain dalam menyelesaikan perkara,” pungkas Panca Putra Simanjuntak.

Tags: , ,