KPK Belum Terima Salinan MA Soal Putusan PK Dari 22 Koruptor

KPK Belum Terima Salinan MA Soal Putusan PK Dari 22 Koruptor

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, pihaknya hingga saat ini untuk sementara belum menerima salinan putusan lengkap dari Mahkamah Agung (MA).

Menurut Ali, salin putusan yang dimaksud terkait 22 nama koruptor yang sebelumnya mendapatkan pengurangan atau keringanan hukuman saat mereka mengajukan Peninjuan Kembali (PK) kepada MA.

“KPK belum menerima salinan putusan lengkap secara resmi dari MA terkait putusan majelis PK (Peninjauan Kembali) atas sekitar 22 perkara yang mendapatkan pengurangan hukuman,” kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Rabu (30/9/2020).

Menurut Ali, KPK mengharapkan kepada MA segera mengirimkan salinan putusan lengkap tersebut agar KPK dapat mempelajari lebih lanjut terkait putusan itu. Dengan demikian KPK dapat mengetahui apa sebenarnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim terkait putusan itu.

Baca Juga:  2 Terpidana Kasus Eks Bupati Sidoarjo Dieksekusi ke Lapas Klas I Surabaya

Dirinya menjelaskan, hingga saat ini masih ada 38 kasus perkara yang sebelumnya ditangani KPK namun saat ini sedang diajukan PK (Peninjuan Kembali) dari pihak narapidana kasus perkara korupsi.

Menurut Ali, fenomena ini seharusnya dapat dibaca bahwa sekalipun PK adalah hak terpidana namun dengan banyaknya permohonan PK perkara yang misalnya baru saja selesai eksekusi pada putusan tingkat pertama itu jangan kemudian dijadikan modus baru para terpidana atau narapidana (koruptor) dalam upaya mengurangi hukumannya,

Ali mengingatkan, kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah kejahatan luar biasa yang berdampak dahsyat pada kehidupan manusia sehingga salah satu upaya memberantasnya dengan efek jera terhadap hukuman para koruptor.

Baca Juga:  KPK Limpahkan Tersangka dan Barang Bukti 3 Eks Pimpinan DPRD Jambi ke JPU

“Kami semua sepakat bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang berdampak dahsyat pada kehidupan manusia,” terangnya.

Menurut Ali, salah satu upaya dalam pemberantasan kasus Tipikor adalah dengan adanya efek jera terhadap hukuman para koruptor sehingga calon pelaku atau mantan pelaku koruptor tidak akan melakukan hal atau perbuatan yang sama.

Tags: , ,