KPK Belum Terima Salinan PK 22 Koruptor, MA Beri Penjelasan

KPK Belum Terima Salinan PK 22 Koruptor, MA Beri Penjelasan

Pihak Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia akhirnya “angkat bicara” memberikan penjelasan terkait pernyataan KPK yang mempertanyakan tentang keterlambatan penerimaan salinan putusan 22 nama terpidana kasus koruptor yang mendapatkan potongan atau keringanan setelah mereka mengajukan Peninjauan Kembali (PK) MA.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah dalam keterangannya kepada wartawan mengatakan, pihaknya tetap berusaha sesegera mungkin menyelesaikan dan menyerahkan salinan putusan itu kepada KPK.

Abdulah menjelaskan, “Mahkamah Agung (MA) tetap berusaha (berkomitmen) memenuhi harapan masyarakat agar putusan (salinan putusan) itu cepat dan cermat”.

Menurutnya, proses pemberkasan (minutasi) putusan setiap perkara tidak sama (berbeda) seperti karya tulis ilmiah. Abdullah menjelaskan, jika terdapat kesalahan terkait penulisan, maka hal itu dapat dimaklumi. Dirinya menambahkan, proses pemberkasan putusan perlu ketelitian dan ketepatan.

Baca Juga:  KPK Periksa Eks Anggota DPRD Sumatera Utara Syamsu Hilal

“Proses minutasi (pemberkasan perkara) itu membutuhkan ketepatan, ketelitian, kehati-hatian. Koreksi redaksi putusan membutuhkan kejelian yang luar biasa. Proses koreksi majelis hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu yang cukup dan suasana yang tenang,” jelasnya.

Sementara itu, menurut Abdullah perkara yang masuk ke MA pada 2020 akhir ini cenderung meningkat. Dirinya memprediksi hingga akhir 2020, diperkirakan kasus perkara yang masuk mencapai 22 ribu perkara.

Ia mengaku bahwa jumlah tersebut bukanlah jumlah yang sedikit, tetapi sudah melewati batas normal beban kerja.

Abdullah berdalih, dalam suasana wabah pandemi global Coronavirus (Covid-19), KemenPAN-RB mengeluarkan Surat Edaran Nomor 58 Tahun 2020 dan pemerintah DKI memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB ketat.

Menurut Abdullah, hal itu sangat berpengaruh pada proses minutasi putusan, akan tetapi MA tetap berkomitmen kuat untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Baca Juga:  Soal Pengadaan Mobil Dinas, KPK Beri Penjelasan

“Tentunya semua masyarakat memahami bahwa dampak COVID-19 sangat berbahaya, sehingga protokol kesehatan harus dilaksanakan demi keselamatan dan kesehatan,” pungkas Abdullah.

Sementara itu sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, hingga saat ini sudah ada 22 salinan putusan perkara korupsi yang mendapat pengurangan atau pemotongan hukuman yang belum dikirimkan MA kepada Jaksa KPK.

Ali Fikri mengatakan, “Hingga saat ini KPK belum menerima salinan putusan lengkap secara resmi dari MA terkait putusan majelis PK atas sekitar 22 perkara yang mendapatkan pengurangan hukuman”.

Tags: , ,