KPK Eksekusi Eks Bupati Talaud ke Lapas Anak Wanita Tangerang

KPK Eksekusi Eks Bupati Talaud ke Lapas Anak Wanita Tangerang

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeksekusi atau memindahkan lokasi penahanan atas nama terpidana Sri Wahyumi Maria Manalip mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara (Sulut). Eksekusi dilakukan setelah status yang bersangkutan telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, terpidana Sri Wahyumi telah dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang, Banten. Selanjutnya Sri Wahyumi akan menjalani hukuman pidana penjara selama 2 tahun.

“Jaksa eksekusi KPK Leo Sukoto Manalu telah melaksanakan putusan Peninjauan Kembali Nomor 270PK/Pid.Sus/2020 tanggal 25 Agustus 2020 atas nama terpidana Sri Wahyuni Maria Manalip (mantan Bupati Kepulauan Talaud),” kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Senin (26/10/2020).

Baca Juga:  HRS Tolak Uji Usap Covid-19 Pemkot Bogor, Bima Arya: Ini Wilayah NKRI!

“Eksekusi dengan cara memasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak Wanita Tangerang untuk menjalani hukuman pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan,” jelasnya.

Ali menjelaskan, terpidana Sri Wahyumi juga telah melunasi pembayaran denda sebesar Rp 200 juta. Uang ini telah disetorkan ke Kas Negara sebagai bagian dari pemulihan aset (asset recovery) pada Jumat (2/10/2020) lalu.

Sebelumnya diberitakan, pada 9 Desember 2019, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah menjatuhkan vonis terhadap Sri Wahyumi 4,5 tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Namun, di tingkat PK (Peninjuan Kembali), Mahkamah Agung (MA) mengurangi hukuman Sri Wahyumi menjadi hanya 2 tahun penjara.

Menurut majelis hakim, Sri Wahyumi dinyatakan telah terbukti bersalah karena menerima berbagai hadiah, termasuk tas mewah dan perhiasan senilai total Rp 491 juta dari pengusaha Bernard Hanafi Kalalo.

Baca Juga:  KPK Libatkan PPATK Telusuri Kasus Edhi Prabowo

Vonis yang dibacakan mejelis hakim itu sebenarnya lebih rendah jika dibandingkan dengan tuntutan JPU KPK. Jaksa dalam tuntutannya yang meminta agar Sri Wahyumi divonis 7 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Putusan tersebut berdasarkan dakwaan pertama Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Tags: , ,