KPK Eksekusi Eks Kadis Herry Nurhayat ke Sukamiskin

KPK Eksekusi Eks Kadis Herry Nurhayat ke Sukamiskin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeksekusi atau memindahkan lokasi penahanan atas nama terpidana Herry Nurhayat ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Eksekusi dilakukan setelah kasus ini dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) berdasarkan putusan pengadilan.

Yang bersangkutan (Herry Nurhayat) sebelumnya diketahui merupakan mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

“Jaksa Eksekusi KPK Rusdi Amin, pada Kamis (19/11/2020) kemarin telah melaksanakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung No:30 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg tanggal 4 November 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap atas nama terpidana Herry Nurhayat,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/11/2020).

“Eksekusi dengan cara memasukkan yang bersangkutan (Herry Nurhayat) ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Sukamiskin untuk menjalani pidana selama 4 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan,” jelasnya.

Baca Juga:  Ini Alasan Edhy Prabowo Kunjungi AS

Sebelumnya, terpidana Herry dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut terkait pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pemkot Bandung Tahun 2012-2013.

Herry dijatuhi vonis penjara selama 4 tahun dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kota Bandung pada Rabu (4/11/2020). Herry juga dibebani kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1,4 miliar.

“Apabila tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi maka dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun,” terangnya.

Baca Juga:  KPK Serahkan Empat Aset Senilai Rp 56 Miliar Ke Tiga Lembaga Negara

Majelis Hakim menilai perbuatan Herry termasuk perbuatan merugikan negara dalam kategori yang berat karena dari kasus itu negara mengalami kerugian sekitar Rp 69 miliar.

Persidangan Herry soal kasus korupsi pengadaan RTH itu dimulai pada Juni 2020 lalu. Ada 2 terdakwa lainnya yang turut berperan dalam korupsi tersebut, yakni Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet yang pada periode tahun 2009 hingga 2014 menjadi Anggota DPRD Kota Bandung.

Mereka didakwa melakukan penggelembungan anggaran untuk pengadaan RTH di Kecamatan Mandalajati dan Kecamatan Cibiru, Kota Bandung.

Putusan itu sesuai dakwaan alternatif Pasal 3 Undang-undang tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 jo Pasal 64 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tags: , ,