KPK Eksekusi Markus Nari Ke Lapas Kelas 1A Sukamiskin

KPK Eksekusi Markus Nari Ke Lapas Kelas 1A Sukamiskin

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, Jaksa KPK telah mengeksekusi atau memindahkan lokasi penahanan terpidana Markus Nari terkait kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP.

Dengan demikian maka terpidana Markus telah dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas 1A Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat (Jabar) berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah.

“Pada Kamis (1/10/2020), Rusdi Amin selaku Jaksa Eksekusi KPK telah melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1998 K/Pid.Sus/2020 tanggal 13 Juli 2020 juncto Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DKI tanggal 20 Februari 2020 jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 80/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN. Jkt. Pst tanggal 11 November 2019 atas nama terpidana Markus Nari,” kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Jumat (2/10/2020).

“Dengan cara memasukkan terpidana (Markus Nari) ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Sukamiskin untuk menjalani pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan,” tambahnya.

Baca Juga:  Sidang Perdana, Eks Sekretaris MA dan Menantunya Didakwa Terima Suap

Ali menjelaskan, terpidana juga dibebani membayar denda sebesar Rp300.000.000 dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 8 bulan serta pidana tambahan lainnya untuk membayar uang pengganti sebesar 900 ribu Dolar Amerika (USD).

Menurut Ali, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun.

Ali menambahkan, selain itu terpidana Markus Nari juga dihukum dengan pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa untuk menduduki jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan (dipidana).

Baca Juga:  Dua Saksi Kembali Diperiksa KPK Terkait Proyek Fiktif Waskita Karya

Sementara itu sebelumnya Markus Nari telah ditetapkan sebagai tersangka proyek pengadaan e-KTP. KPK menduga Markus melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama sejumlah pihak terkait pengadaan proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Perbuatannya dinilai merugikan keuangan negara sejumlah Rp2,3 triliun.

KPK mengatakan, pada tahun 2012, saat dilakukan proses pembahasan anggaran untuk perpanjangan proyek e-KTP sekitar Rp1,4 triliun, Markus diduga meminta uang kepada pejabat Kemendagri Irman sebanyak Rp5 miliar. Markus menerima sekitar Rp4 miliar dari realisasi tersebut. Irman sendiri sekarang sudah berstatus sebagai terpidana pada kasus yang sama.

Atas perbuatan tersebut, KPK menyangka Markus Nari melanggar Pasal 3 atau 2 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Tags: , ,