KPK Eksekusi Penahanan Mantan Panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara ke Lapas Kelas IA Sukamiskin

KPK Eksekusi Penahanan Mantan Panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara ke Lapas Klas IA Sukamiskin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeksekusi atau memindahkan lokasi penahanan terpidana Rohadi, mantan Panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IA Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat (Jabar).

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan mengatakan, eksekusi ini berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia.

“Jaksa Eksekusi KPK melaksanakan putusan MA RI No. 128 PK/ Pid.Sus/2020 tanggal 17 Juni 2020 dalam perkara terpidana Rohadi dengan cara memasukkan (menjebloskan) ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Sukamiskin pada Jumat (29/9/2020),” kata Ali Fikri kepqda wartawan di Jakarta, Senin (28/9/2020).

Ali mengatakan, Rohadi akan menjalani hukuman pidana penjara selama 5 tahun namun hukumannya dikurangi selama dirinya berada dalam tahanan dan diperhitungkan dengan pidana penjara yang telah dijalani yang bersangkutan.

Baca Juga:  Siap Disidangkan, Berkas Dua Petinggi PT DI Telang Rampung

Menurut Ali, Rohadi juga dihukum membayar denda sebesar Rp 300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka yang bersangkutan dihukum dengan dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada 8 Desember 2016 telah menjatuhkan vonis terhadap Rohadi dengan 7 tahun penjara ditambah denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.

Rohadi dinyatakan terbukti telah bersalah melakukan tindakan melawan hukum yaitu melakukan korupsi karena menerima suap sebesar Rp 300 juta dari pengacara untuk mengurus kasus asusila pedangdut Saipul Jamil.

Mahkamah Agung (MA) melalui putusan PK (Peninjauan Kembali) telah mengurangi hukuman Rohadi menjadi 5 tahun penjara. Kemudian terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tersangka Rohadi hingga masih dalam proses penyidikan di KPK.

Tags: , ,