KPK Imbau Istana Laporkan Gratifikasi Sepeda Lipat Untuk Jokowi

KPK Imbau Istana Laporkan Gratifikasi Sepeda Lipat Untuk Jokowi

Pelaksana Tigas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding mengatakan pihaknya mengimbau agar Istana segera melaporkan penerimaan gratifikasi sepeda lipat jika pemberian itu memang untuk Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia).

“Melalui Direktorat Gratifikasi, kemarin KPK telah berkoordinasi kepada pihak Istana terkait dengan informasi penerimaan sepeda lipat edisi khusus Sumpah Pemuda kepada Presiden Joko Widodo melalui Kantor Staf Kepresidenan,” kata Ipi Maryati Kuding kepada wartawan di Jakarta, Selasa (27/10/2020).

Sementara itu sebelumnya, hari Senin (26/10/2020) Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko telah menerima 15 sepeda lipat bertema Hari Sumpah Pemuda dari Direktur Utama PT Roda Maju Bahagia Hendra dengan CEO Damn! I Love Indonesia yang juga berprofesi sebagai pembawa acara Daniel Mananta.

Berdasarkan informasi, sepada lipat tipe ecosmo 10 Sp Damn yang dibuat khusus untuk memperingati hari Sumpah Pemuda itu rencananya akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Baca Juga:  KPK Tahan 2 Tersangka Kasus SPAM Kementerian PUPR

“Kami mendapat informasi bahwa sampai saat ini sepeda tersebut belum diterima oleh Pak Presiden dan akan dicek lebih lanjut,” jelasnya.

Menurut informasi, 15 unit sepeda lipat yang dijual di pasaran itu masing-masing unit seharga Rp 6 juta. Daniel Mananta saat itu mengatakan sepeda-sepeda yang diberikan itu 100 persen buatan dalam negeri yang merupakan hasil kolaborasi dengan PT Roda Maju Bahagia.

“Sesuai dengan peraturan perundang-undangan penyampaian laporan penerimaan gratifikasi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima,” terangnya.

“KPK akan menganalisis dan menetapkan status penerimaan gratifikasi tersebut apakah menjadi milik negara atau milik penerima. Berdasarkan catatan KPK, Presiden Jokowi telah memberikan keteladanan yang baik terkait dengan kepatuhan pelaporan gratifikasi,” tambahnya.

KPK sebelumnya diketahui pernah memberikan penghargaan kepada Presiden Jokowi sebagai pelapor gratifikasi dengan nilai terbesar pada 2017. Presiden Jokowi saat itu telah melaporkan gratifikasi ke KPK dengan total nilai Rp 58 miliar dalam dalam bentuk berbagai barang, seperti jam tangan, perhiasan, cincin, pulpen hingga lukisan.

Baca Juga:  OTT KPK Kemensos, Mensos: Berpangkat Eselon 3

Gratifikasi, menurut penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi pemberian uang, barang, rabat (potongan harga), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lain kepada setiap pegawai negeri dan pejabat penyelenggara negara.

Mereka yang terbukti menerima gratifikasi namun yang bersangkutan tidak melaporkan kepada KPK terancam pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Tags: , ,