KPK Jelaskan Konstruksi Perkara Kasus Alkes RS Unair Surabaya

KPK Jelaskan Konstruksi Perkara Kasus Alkes RS Unair Surabaya

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tersangka Bambang Giatno Rahardjo (BGR). Tersangka BGR sebelumnya diketahui merupakan mantan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia.

Deputi Penindakan KPK Karyoto saat menggelar acara jumpa pers di Gedung KPK mengatakan, penahanan tersangka BGR terkait kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadaan Peralatan Kesehatan dan Laboratorium RS Tropik Infeksi Universitas Airlangga (Unair) Tahap I dan II Tahun Anggaran (TA) 2010.

Karyoto dalam kesempatan ini juga menjelaskan terkait konstruksi perkara awal terjadinya kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan BGR. Sebelumnya penyidik KPK telah menetapkan BGR sebagai tersangka dalam kasus ini sejak Desember 2015.

“Untuk kepentingan penyidikan, KPK telah melakukan penahanan terhadap tersangka BGR (Bambang Giatno Rahardjo) selama 20 hari terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan 28 Oktober 2020 di Rutan (Rumah Tahanan) cabang KPK di Gedung ACLC KPK Kavling C1 (Gedung KPK Lama),” kata Karyoto saat konferensi pers di Gedung KPK Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (9/10:2020).

“Sebagai protokol kesehatan untuk pencegahan (wabah pandemi global Coronavirus) Covid-19, maka tahanan akan terlebih dulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan Cabang KPK pada Gedung ACLC KPK di Kavling C1,” jelasnya.

Konstruksi perkara kasus ini berawal saat akhir 2008, Zulkarnain Kasim (Sekretaris BPPSDM Kesehatan) diperintahkan oleh SIti Fadila Supari yang saat itu masih manjabat sebagai Menteri Kesehatan (Menkes).

Baca Juga:  Kasus Suap Pemkab Kutai Timur, KPK Periksa Kadisdik

Siti menginstruksikan agar anggaran fungsi pendidikan digunakan untuk kegiatan pengadaan Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM). Kemudian juga dipakai dalam proyek pembangunan dan pengadaan alat-alat kesehatan RS Tropik Infeksi Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Jawa Timur (Jatim).

Seluruh anggaran tersebut diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam anggaran Satuan Kerja Badan PPSDM Kesehatan.

Selain itu Zulkarnain juga diperintahkan Menkes untuk mengamankan pengadaan ABBM dan pembangunan RS Tropik Infeksi Unair. Sedangkan yang ditugaskan untuk mengawal anggaran tersebut adalah Muhammad Nazaruddin.

Selanjutnya BGR kemudian menugaskan Zulkarnain agar segera melaksanakan arahan Menkes. Pada awal 2009, BGR bertemu dengan Nazaruddin untuk membicarakan rencana pemberian anggaran tambahan untuk Universitas Airlangga yang akan diberikan melalui DIPA BPPSDM Kesehatan.

Pada kesempatan tersebut juga sudah dibicarakan rencana pengadaan pembangunan RS Tropik Infeksi Univ Airlangga yang akan segera dilaksanakan.

Pada sekitar awal 2010, Minarsi kemudian bertemu dengan Zulkarnain, Syamsul Bahri dan Wadianto di ruang kerja Zulkarnain.

Dalam pertemuan tersebut Zulkarnain memberitahu sesuatu hal penting terkait rencana itu kepada Syamsul dan Wadaianto.

Zulkarnain mengatakan bahwa Nazarudfin yang akan membantu proses pencairan anggaran di BPPSDM Kesehatan. Sedangkan anak buah Nazaruddin bernama Minarsi akan menangani lanjutan Pembangunan RS Trofik dan Infeksi di Unair beserta Peralatan Kesehatan dan Laboratorium RS Tropik Infeksi di Unair dari DIPA TA 2010 BPPSDM Kesehatan.

Pada sekitar September 2010, Panitia Pengadaan dengan dibantu oleh Herboeo dan Yoyok dari pihak PT Anugrah Grup milik Nazaruddin mulai menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri).

Baca Juga:  KPK Putuskan Tinjau Ulang Rencana Pengadaan Mobil Dinas Pimpinan

Dari penyusunan HPS untuk pengadaan tahap 1 diperoleh harga Rp 39.989.615.000. Lelang pekerjaan Tahap 1 dimenangkan oleh PT. Buana Ramosari Gemilang dengan harga penawaran Rp 38.830.138.600.

Kemudian penyusunan HPS untuk pengadaan Tahap 2 diperoleh harga Rp 50.631.357.000 dan dimenangkan oleh PT Marell Mandiri dengan nilai penawaran sebesar Rp49.157.682.200.

Pada sekitar pertengahan tahun 2009, Minarsi pernah memberikan uang sebesar 17.000 Dolar Amerika (USD) kepada Zulkarnain. Rinciannya 9500 USD untuk Zulkarnain dan 7500 USD untuk BGR.

Pemberian ini diduga sebagai bentuk ucapan terima kasih atas diijinkannya PT Anugerah Permai Group untuk melaksanakan pengadaan Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM) tahun 2009 oleh PT Mahkota Negara dan rencana pengadaan alat-alat kesehatan dan laboratorium RS Tropik Infeksi Univ Airlangga Tahun 2010 oleh PT Buana Ramosari Gemilang dan PT Marell Mandiri.

Sementara itu, proyek tersebut berpotensi menimbulkan keuangan keuangan negara karena perbuatan para tersangka sebesar Rp 14.139.223.215.

Tersangka BGR disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dan Pasal 12 huruf a atau b dan atau Pasal 5 ayat (2) dan atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tags: , ,