KPK Jelaskan Kontruksi Kasus Suap Wali Kota Tasikmalaya

KPK Jelaskan Kontruksi Kasus Suap Wali Kota Tasikmalaya

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron saat konferensi pers mengatakan, pihaknya telah menahan tersangka BBD (Budi Budiman). Yang bersangkutan diketahui merupakan Wali Kota Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar) selama 2 periode dengan masa jabatan 2012 hingga 2017 dan 2017 hingga 2022.

Penahanan tersangka Budiman terkait kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Ttipikor) suap terkait dengan pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerinttah Kota (Pemkot) Tasikmalaya Tahun Anggaran (TA) 2018. Penyidik KPK sebelumnya telah menetapkan Budiman sebagai tersangka sejak 26 April 2019.

“Untuk kepentingan penyidikan, setelah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 33 orang dan 2 orang ahli, KPK melakukan penahanan tersangka BBD selama 20 hari terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan 11 November 2020 di Rutan KPK Cabang Gedung ACLC KPK Kav. C1 (Gedung KPK Lama),” kata Nurul Ghufron di Gedung KPK Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (23/10/2020).

“Sebagai protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19, maka tahanan akan terlebih dulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan Cabang KPK tersebut,” jelasnya.

Perkara ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 yang diawali dengan OTT pada 4 Mei 2019 di Jakarta. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK mengamankan uang Rp 400 juta dan juga sejauh ini telah menetapkan 6 orang tersangka.

Keenam (6) tersangka itu masing-masing Amin Santono mantan Anggota Komisi XI DPR RI, Eka Kamaluddin pihak swasta perantara suap dan Yaya Purnomo mantan Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca Juga:  KPK Setorkan Uang Pengganti Rp 2,365 Miliar dari Eks Pejabat Dinas PUPR Muara Enim

Selanjutnya tersangka Ahmad Ghiast (pihak swasta atau kontraktor), Sukiman mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019), Natan Pasomba mantan Pelaksana Tugas (Plt) dan Pejabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua. Mereka telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor.

Konstruksi perkara kasus ini berawal pada 2017, saat itu Budiman diduga bertemu dengan Yaya Purnomo untuk membahas alokasi DAK TA 2018 Kota Tasikmalaya.

Dalam pertemuan itu, Yaya Purnomo diduga menawarkan bantuan untuk pengurusan alokasi DAK dan Tsk BBD bersedia memberikan fee jika Yaya Purnomo bersedia membantunya untuk mendapatkan alokasi DAK.

Pada Mei 2017, Pemkot Tasikmalaya mengajukan usulan DAK reguler Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana TA 2018 untuk Kota Tasikmalaya kepada Pemerintah Pusat dengan total sebesar Rp 32,8 Miliar dan juga DAK Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp 53,7 miliar antara lain untuk bidang jalan senilai Rp 47,7 miliar dan Bidang Irigasi senilai Rp 5,94 miliar.

Pada sekitar bulan Agustus 2017 tersangka Budiman kembali bertemu Yaya Purnomo. Dalam pertemuan tersebut, Budiman meminta bantuan Yaya Purnomo untuk peningkatan Dana DAK Tasikmalaya TA 2018 dari tahun sebelumnya dan kemudian Yaya Purnomo berjanji akan memprioritaskan dana untuk Kota Tasikmalaya.

Bahwa setelah adanya komitmen Yaya Purnomo akan memberikan prioritas dana kepada Kota Tasikmalaya maka tersangka Budiman diduga memberi uang sebesar Rp 200 juta kepada Yaya Purnomo.

Baca Juga:  Gubernur Jawa Tengah Umumkan UMK 2021 di 35 Kabupaten/Kota, Berikut Daftarnya

Sekitar Desember 2017, setelah Kementerian keuangan mempublikasikan alokasi DAK untuk pemerintah daerah termasuk di dalamnya untuk Pemerintah Kota Tasikmalaya. Budiman diduga kembali memberikan uang kepada Yaya Purnomo melalui perantaranya sebesar Rp 300 juta.

Setelah ada pengurusan dan pengawalan anggaran oleh Yaya Purnomo kemudian pada tahun anggaran 2018 Kota Tasikmalaya memperoleh dana DAK TA 2018 untuk Dinas Kesehatan sekitar Rp 29,9 miliar, DAK prioritas daerah sekitar Rp 19,9 miliar dan DAK Dinas PU dan Penataan Ruang sebesar Rp 47,7 miliar.

Kemudian pada sekitar April 2018, Budiman kembali memberikan uang Rp 200 juta kepada Yaya Purnomo yang diduga masih terkait dengan pengurusan DAK untuk Kota Tasikmalaya TA 2018 tersebut.

Atas perbuatannya, tersangka Budiman disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

KPK mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara dan kepala daerah yang terlibat dalam proses pengajuan dan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk selalu menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

KPK berpesan agar menghindari praktik-praktik ilegal seperti gratifikasi dan suap dan kepada aparatur pengawas internal di instansi terkait, baik pusat atau daerah agar lebih serius menjalankan tugasnya untuk meminimalisir terjadinya Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Tags: , ,