KPK Jelaskan Kronologi Penangkapan Hiendra Soenjoto

KPK Jelaskan Kronologi Penangkapan Hiendra Soenjoto

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar saat menggelar konferensi pers sempat menjelaskan kronologi seputar penangkapan dan penahanan tersangka Hiendra Soenjoto (HS).

Menurut Lili, tak lama setelah Hiendra Soenjoto ditetapkan DPO (Daftar Pencarian Orang), penyidik KPK dengan dibantu pihak POLRI terus aktif melakukan pencarian terhadap DPO antara lain dengan melakukan penggeledahan rumah di berbagai tempat baik di sekitar Jakarta maupun di Jawa Timur.

Lili mengatakan, pada Rabu 28 Oktober 2020, penyidik KPK mendapat informasi dari masyarakat mengenai keberadaan HS yang datang ke salah satu apartemen yang berlokasi daerah BSD Tangerang Selatan, pada sekitar pukul 15.30 WIB yang dihuni oleh temannya.

Atas informasi tersebut penyidik KPK berkoordinasi dengan pihak pengelola apartemen dan petugas security mengintai dan menunggu kesempatan agar bisa masuk ke unit salah satu apartemen dimaksud.

“Pada Kamis 29 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, ketika teman HS ingin mengambil barang di mobilnya, dengan dilengkapi surat perintah penangkapan dan penggeledahan penyidik KPK dengan disaksikan pengelola apartemen, petugas security apartemen dan polisi, langsung masuk dan menangkap HS yg berada di unit dimaksud,” kata Lili Pintauli Siregar kepada wartawan di Gedung KPK Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Kuningan Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2020).

“Penyidik KPK kemudian membawa HS dan temannya ke kantor KPK. Tim KPK juga membawa 2 unit kendaraan yang diduga digunakan HS dalam pelarian selama ini, alat komunikasi, dan barang-barang pribadi milik HS untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” jelasnya.

Kontruksi perkaranya, kasus perkara ini merupakan hasil dari pengembangan kegiatan penindakan di lapangan atau Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK sebelumnya pada 20 April 2016 di Jakarta.

KPK sebelumnya telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus ini, masing-masing adalah Doddy Ariyanto Supeno, Edy Nasution, Eddy Sindoro dan Lucas dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap.

Saat ini untuk pihak penerima yaitu Nurhadi dan Rezky Herbiyono dalam tahap persidangan di PN Tipikor Jakarta Pusat.

Adapun tersangka diduga memberikan hadiah atau janji berupa uang sejumlah Rp 45.726.955.000 kepada Nurhadi melalui Rezky Herbyiono terkait dengan pengurusan perkara.

Pada 27 Agustus 2010, Hiendra Soenjoto melalui kuasa hukumnya (pengacara) Mahdi Yasin dan rekan telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara.

Gugatan itu didasarkan pada pemutusan secara sepihak atas perjanjian sewa menyewa depo container milik PT KBN seluas 57.330 m2 dan seluas 26.800 m2 yang terletak di wilayah KBN Marunda kavling C3-4.3 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.

Pada 16 Maret 2011, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat kemudian mengabulkan gugatan PT MIT dan menyatakan bahwa perjanjian sewa menyewa depo container tetap sah dan mengikat serta menghukum PT KBN untuk membayar ganti rugi materiel kepada PT MIT sebesar Rp 81.778.334.544,00 (delapan puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).

Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut, PT KBN mengajukan upaya hukum banding sampai dengan kasasi dan Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 2570 K/Pdt/2012 menyatakan dalam pokok perkara bahwa pemutusan perjanjian sewa menyewa depo container melalui surat nomor 0106/SBA/DRT.12.3/07/2010 tanggal 30 Juli 2010.

Putusan itu sah dan menghukum PT MIT membayar ganti rugi sebesar Rp 6.805.741.317,00 (enam miliar delapan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) secara tunai dan seketika kepada PT KBN.

Isi putusan MA tersebut adalah PT KBN meminta segera dilakukan pelaksanaan eksekusi, namun Hiendra kemudian meminta bantuan Hengky Soenjoto untuk dikenalkan kepada Rahmat Santoso yang merupakan adik ipar Nurhadi atau paman Rezky Herbiyono yang berprofesi sebagai advokat.

Sehingga pada Juli 2014 bertempat di café Vin+ Jl Kemang Raya Jakarta Selatan, dilakukan pertemuan antara Hiendra Soenjoto, Hengky Soenjoto dan Rahmat Santoso.

Dalam pertemuan tersebut Hiendra kemudian meminta Rahmat Santoso yang saat itu sebagai kuasa hukumnya dalam pengajuan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) dalam perkara gugatan dengan PT KBN sekaligus mengurus penangguhan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Pada 25 Agustus 2014, Rahmat Santoso kemudian mengajukan PK kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara.

Selain itu. Hiendra juga mengajukan permohonan penangguhan eksekusi atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan alasan sedang diajukan PK dan sedang diajukan gugatan yang kedua terhadap PT KBN.

Sebagai realisasi pengurusan perkara PT MIT, pada awal tahun 2015, Rezky Herbiyono melalui CALVIN PRATAMA membuat perjanjian dengan HS dan akan memberikan fee pengurusan administrasi terkait dengan penggunaan lahan depo container sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan jaminan cek Bank QNB Kesawan atas nama PT MIT senilai Rp 30.000.000.000,000 (tiga puluh miliar rupiah).

Pada awal 2015, bertempat di kantor PT Herbiyono Energi Industri di Office 8 Senopati lantai 11, Rezky Herbiono memperkenalkan Hienda kepada Iwan Cebdekia Liman yang bisa membantu HS mendapatkan pendanaan dari Bank Bukopin Surabaya yang akan digunakan untuk membiayai pengurusan perkara PT MIT dan untuk merealisasikan kesepakatan pengurusan perkara PT MIT.

Pada 22 Mei 2015, Rezky Herbiyono diduga telah menerima uang sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari Hiendra yang ditransfer ke rekening bank atas nama Rezky Herbiyono sebagai pembayaran uang muka yang dilakukan beberapa kali hingga akumulasinya mencapai Rp Rp 45.726.955.000.

Walau gugatan kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan PK ditolak, namun Nurhadi dan Rezky Herbiono tetap menjanjikan kepada HS akan mengupayakan pengurusan perkara lahan depo container seluas 57.330 m2 dan areal seluas 26.800 m2 yang terletak di wilayah Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda, Kav C 3-4.3 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara itu masih dalam proses.

Atas perbuatannya, tersangka Hiendra Soenjoto disangkakan telah melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b subsidair Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

KPK menyampaikan berterima kasih dan mengapresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan informasi terkait keberadaan DPO KPK ini (Hiendra Soenjoto).

Tags: , ,