KPK Kembali Periksa 5 Saksi Kasus Jembatan Waterfront City

KPK Kembali Periksa 5 Saksi Kasus Jembatan Waterfront City

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memeriksa 5 orang sebagai saksi terkait kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pekerjaan pembangunan Jembatan Waterfront City pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar Tahun Anggaran (TA) 2015 hingga 2016.

Menurut Ali, kelima (5) orang itu akan bersaksi untuk tersangka Adnan (AN) yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek pembangunan jembatan Waterfront City atau Jembatan Bangkinang pada Dinas Marga dan Pengairan Kampar.

“Yang bersangkutan (5 orang) dijadwalkam diperiksa penyidik KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Adnan (AN),” kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Kamis (15/10/2020).

Ali menjelaskan, saksi-saksi yang akan diperiksa adalah Bayu Cahya Saputra staf Quantify Suveyor PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan Bimo Laksono karyawan Wijaya Karya.

Selanjutnya saksi Didiet Hardianto Project Manager Wijaya Karya, Firjan Taufa staf marketing Wijaya Karya dan Ucok Jimmy pegawai Wijaya Karya.

Sebelumnya diberitakan, Adnan bersama I Ketut Suarbawa (IKT) Manajer Wilayah II PT Wijaya Karya atau Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya I Ketut Suarbawa tekah ditetapkan sebagai tersangka sejak 14 Maret 2019.

Baca Juga:  Kasus Korupsi PT DI, KPK Tahan Dirut PT PAL Surabaya

Sementara itu, kasus ini berawal saat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar mencanangkan beberapa proyek strategis diantaranya adalah pembangunan Jembatan Bangkinang atau yang dikenal dengan Jembatan Waterfront City.

Selanjutnya pada 2013, Adnan mengadakan pertemuan di Jakarta bersama I Ketut Suarbawa dan beberapa pihak lainnya.

Dalam pertemuan itu, Adnan memerintahkan pemberian informasi tentang desain jembatan dan engineer estimate kepada I Ketut Suarbawa.

Kemudian pada 19 Agustus 2013, Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kampar mengumumkan lelang pembangunan Jembatan Waterfront City Tahun Anggaran (TA) 2013 dengan ruang lingkup pekerjaan fondasi. Lelang itu dimenangkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Berikutnya pada 2013, ditandatangani kontrak kerjasama Pembangunan Jembatan Waterfront City Tahun Anggaran 2013 dengan anggaran sebesar 15 miliar dengan ruang lingkup pekerjaan fondasi jembatan dan masa pelaksanaan sampai 20 Desember 2014.

Setelah kontrak tersebut, Adnan meminta pembuatan “engineer’s estimate” pembangunan Jembatan Waterfront City Tahun Anggaran 2014 kepada konsultan dan I Ketut Suarbawa meminta kenaikan harga satuan untuk beberapa pekerjaan.

Baca Juga:  KPK Eksekusi Eks Bupati Talaud ke Lapas Anak Wanita Tangerang

KPK menduga kerja sama antara Adnan dan I Ketut Suarbawa terkait penetapan harga perkiraan sendiri ini terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.

KPK meyakini, kerjasama tersebut berlanjut pada pelaksanaan pembangunan Jembatan Waterfront City yang dibiayai APBD Tahun 2015, APBD Perubahan Tahun 2015, dan APBD Tahun 2016.

Adman diduga telah menerima uang kurang lebih sebesar Rp 1 miliar atau 1 persen dari nilai kontrak sejumlah proyek di Pemkab Kampar Riau.

KPK menduga telah terjadi kolusi, korupsi dan nepotisme terkait dengan pengaturan proses lelang temder yang melanggar hukum dilakukan sejumlah tersangka yang diduga terlibat dalam proyek ini.

Proyek tersebut berpotensi menimbulkan kerugian anggaran keuangan negara sekitar Rp 50 miliar dari nilai proyek pembangunan Jembatan Waterfront City secara tahun jamak pada Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dengan total Rp117,68 miliar.

Tags: , ,