KPK Kembali Periksa Satu Saksi Lagi Terkait Kasus Nurhadi

KPK Kembali Periksa Satu Saksi Lagi Terkait Kasus Nurhadi

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini dijadwalkan melakukan pemeriksaan seorang saksi terkait penanganan kasus perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) suap dan gratifikasi terkait sengketa di Mahkamah Agung (MA) Tahun 2011 hingga 2016.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, saksi tersebut bernama Moh Bashori seorang karyawan swasta atau advokat. Bashori akan diperiksa untuk tersangka Nurhadi (NHD), mantan Sekretaris MA untuk mendalami perbuatan yang bersangkutan terkait kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi.

“Yang bersangkutan (Moh. Bashori) seorang advokat akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka NHD (Nurhadi),” kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/9/2020).

Dalam kasus ini, penyidik KPK sebelumnya telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka masing-masing Nurhadi (NHD), Rezky Herbiyono (RHE) yang merupakan menantu Nurhadi dan Hiendra Soenjoto (HS) Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT).

Baca Juga:  Kasus Korupsi Eks Bupati Lampung Tengah, KPK Dalami Keterangan 5 Saksi

KPK sebelumnya telah menetapkan Nurhadi dan Rezky sebagai tersangka karena keduanya diduga sebagai pihak penerima suap dan gratifikasi sebesar Rp 46 miliar.

KPK meyakini dugaan penerimaan gratifikasi atau suap itu terkait pengurusan sejumlah perkara di MA. Sedangkan Hiendra Soenjoto yang kini masih buron (melarikan diri) sebelumnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap atau penyuap.

Menurut KPK, penerimaan suap tersebut terkait pengurusan perkara perdata PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) kurang lebih sebesar Rp 14 miliar.

Selanjutnya juga diduga terkait penerimaan perkara perdata sengketa saham di PT MIT kurang lebih sebesar Rp 33,1 miliar. Sedangkan gratifikasi terkait perkara di pengadilan kurang lebih Rp 12,9 miliar sehingga akumulasi yang diduga diterima kurang lebih sebesar Rp 46 miliar.

Baca Juga:  APBD Triliunan Tersimpan di Bank, Mendagri Singgung Kepentingan Pengusaha

KPK juga telah melakukan penyitaan sejumlah aset diduga terkait dengan kasus Nurhadi seperti lahan kelapa sawit di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, sebuah vila di Megamendung, Kabupaten Bogor dan belasan kendaraan bermotor lainnya.

KPK mengaku telah menemukan sejumlah bukti permulaan yang cukup untuk mengembangkan kasus Nurhadi yang diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Tags: , ,