KPK, Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan Bersinergi Terkait Program Subsidi Gaji

KPK, Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan Bersinergi Terkait Program Subsidi Gaji

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan pertemuan tertutup dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Kepala Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Agus Susanto. Pertemuan itu diantaranya membahas mengenai follow up rekomendasi KPK terhadap program subsidi upah pekerja.

Usai melakukan pertemuan, pimpinan KPK bersama Menaker dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan kemudian melakukan konferensi pers di Gedung KPK Jakarta. Pimpinan KPK yang hadir adalah Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.

Dalam kesempatan ini, Ida Fauziyah menyatakan pemerintah sudah menyalurkan anggaran dana sebesar Rp 14,88 triliun untuk 12,4 juta pekerja yang berhak menerima subsidi upah dari pemerintah.

“Total penerima adalah 12,4 juta dengan total anggaran Rp 14,88 triliun. Data terakhir yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan dari 15,7 juta pekerja ternyata jadi 12,48 juta pekerja, jadi ada selisih dari target awal karena sudah dilakukan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan,” di Gedung KPK Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (2/10/2020).

Ida menjelaskan, awalnya anggaran yang dialokasikan untuk penerima subsidi upah adalah untuk 15,72 juta pekerja dengan total anggaran Rp 37,74 triliun. Menurutnya, bantuan itu diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp 600 per bulan selama 4 bulan yaitu Agustus-Desember 2020 dan dibayarkan setiap dua bulan sekali.

Baca Juga:  KPK Putuskan Tinjau Ulang Rencana Pengadaan Mobil Dinas Pimpinan

“Alhamdulilah realisasi bantuan subsidi gaji sudah dalam beberapa batch. Batch I kami menerima data 2,5 juta pekerja, batch II ada 3 juta pekerja, batch III ada 3,5 juta pekerja, batch IV ada 2,6 juta pekerja dan batch V ada 618 ribu data pekerja,” jelasnya.

Sementara itu, realisasi batch I mencapai 99,38 persen atau 2,4 juta penerima; batch II 99,38 persen atau 2,9 juta penerima; batch III 99,32 persen atau 3,4 juta penerima; batch IV 69,18 persen atau 1,8 juta penerima sedangkan data batch V baru diterima 30 September 2020.

“Jadi saat ini sedang berjalan proses check list di Kemenaker, kami butuh waktu 4 hari kira-kira tangga 5 Oktober 2020 baru bisa disalurkan. Ada beberapa kendala mengapa pencapaian realisasi itu tidak mencapai 100 persen.

“Terjadi duplikasi rekening, rekening tutup, rekening pasif, tidak valid, dibekukan, rekening tidak sesuai NIK (nomor induk kepegawaian), rekening tidak terdaftar, seluruhnya ada 130.183 yang mengalami kendala (masalah),” tegasnya.

Dirinya menambahkan, pihak Kemenaker telah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dengan sejumlah bank penyalur serta membuat posko pengaduan serta sistem cek secara daring melalui aplikasi sisnaker ditambah menyediakan call center termasuk nomor WhatsApp (WA).

“Misalnya mereka yang masuk kriteria tapi belum turun mungkin masuk ke batch IV atau batch V yang sedang proses cek,” tuturnya.

Baca Juga:  Dalami Kasus RTH Bandung, KPK Periksa Pegawai Bukopin

Sementara itu, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi bagi calon penerima bantuan upah dari Pemerintah itu diantaramya adalah WNI (Warga Negara Indonesia).

Status WNI dibuktikan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), kemudian terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan aktif membayar iuran sampai Juni 2020, mendapat gaji/upah di bawah Rp 5 juta serta memiliki rekening bank aktif.

Sementara itu, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dalam kesempatan ini mengatakan, pihaknya (KPK) sebelummya telah merekomendasikan 3 hal dalam rangka program subsidi upah pemerintah ini.

“Kami melihat dalam program seperti ini data harus valid, supaya data harus berbasis NIK (Nomor Induk Ketenagakerjaan) supaya terjamin orangnya ada,” kata Pahala Nainggolan.

“Pada saat yang sama bisa dikroscek ke data lain seperti BPJS, Kartu Pra Kerja atau data yang terkait DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan terakhir data cross check ke Ditjen Pajak,” jelasnya.

“Kriteria penerima subsidi upah adalah bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Padahal kita tahu perusahaan yang memberikan data juga melaporkan PPh 21 setiap pegawai yang punya penghasilan. Kami ingin mengamankan saja karena basis program ini NIK (Nomor induk Kependudukan) jadi dicek ke pajak,” pungkas Pahala Nainggolan.

Tags: , ,