KPK Klaim Penambahan Struktur Baru Sesuai Strategi Antikorupsi

KPK Klaim Penambahan Struktur Baru Sesuai Strategi Antikorupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penambahan struktur baru dalam lembaganya. Penambahan itu menurut Pimpinan KPK sudah sesuai dengan strategi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang sedang dijalani lembaga antirasuah itu.

Demikian menurut pernyataan yang disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam keteranganya kepada wartawan di Jakarta.

Menurut Ghufron, KPK akan menggunakan 3 metode dalam memberantas korupsi dalam struktur sebuah organisasi sesuai dengan strategi yang akan dikembangkan.

“KPK kini mengembangkan pemberantasan korupsi dengan tiga metode, yaitu penindakan dan pencegahan, pendidikan dan sosialisasi serta kampanye. Pemberantasan korupsi tidak bisa lagi didekati hanya sebagai kejahatan personal karena masalahnya sistemik,” kata Nurul Ghufron di Jakarta, Rabu (18/11/2020).

“Kami (KPK) memandang pemberantasan korupsi tidak bisa lagi didekati hanya sebagai kejahatan personal tetapi sistemik yang perlu ditanggulangi secara komprehensif dan sistemik pula,” jelasnya.

KPK sebelumnya diberitakan telah mengeluarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK yang menambah struktur jabatan di lembaga penegak hukum tersebut.

Baca Juga:  Ditangkap KPK, Berapa Harta Kekayaan Menteri KKP Edhy Prabowo?

Peraturan KPK yang telah ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri pada 6 November 2020 diantaranya adalah menambah 2 kedeputian, masing-masing Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat serta Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, Staf Khusus serta Inspektorat.

Lembaga KPK itu sendiri diketahui terdiri atas Pimpinan, Dewan Pengawas dan Pegawai yang merupakan penggerak, pelaksana, pendukung dan pengawas yang tercermin dalam susunan organisasi KPK berdasarkan Pasal 3. Sedangkan berdasarkan Pasal 6, Pimpinan KPK membawahkan satuan dan unit organisasi.

Pertama, Sekretariat Jenderal yang terdiri atas Biro Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Hukum, Biro Hubungan Masyarakat, dan Biro Umum.

Kedua, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat yang terdiri atas: Direktorat Jejaring Pendidikan, Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi dan Sekretariat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.

Ketiga, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring yang terdiri atas Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik, Direktorat Monitoring, Direktorat Antikorupsi Badan Usaha, dan Sekretariat Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring.

Baca Juga:  Ini Alasan Edhy Prabowo Kunjungi AS

Keempat, Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi yang terdiri atas Direktorat Penyelidikan, Direktorat Penyidikan, Direktorat Penuntutan, Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi, dan Sekretariat Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi.

Kelima, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi yang terdiri atas beberapa Direktorat Koordinasi dan Supervisi paling banyak 5 (lima) Direktorat sesuai strategi dan kebutuhan wilayah serta Sekretariat Deputi Koordinasi dan Supervisi.

Keenam, Deputi Bidang Informasi dan Data yang terdiri atas Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat, Direktorat Manajemen Informasi, Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Instansi dan Komisi, Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi, dan Sekretariat Deputi Bidang Informasi dan Data.

Ketujuh, adalah Staf Khusus, Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi, Inspektorat, Juru Bicara dan Sekretariat Pimpinan.

Tags: , ,