KPK Konfirmasi Chairuman Harahap Terkait Pengesahan Anggaran E-KTP

KPK Konfirmasi Chairuman Harahap Terkait Pengesahan Anggaran E-KTP

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Penindakan Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah memeriksa saksi Chairuman Harahap. Yang bersangkutan diketahui merupakan mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia 2009 hingga 2014 dari Fraksi Partai Golkar.

Menurut Ali, pemeriksaan Chairuman terkait penyusunan dan pengesahan anggaran dalam rangka pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau yang dikenal dengan istilah e-KTP.

Ali menjelaskan, KPK memeriksa Chairuman dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Isnu Edhi Wijaya mantan Direktur Utama (Dirut) Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) dalam rangka penyidikan kasus perkara dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP.

“Penyidik KPK mengkonfirmasi saksi yang bersangkutan (Chairuman Harahap) terkait dengan jabatannya sebagai mantan Ketua Komisi II DPR RI pada saat penyusunan dan pengesahan anggaran dalam rangka pengadaan e-KTP oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri),” kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Selasa (27/10/2020).

Baca Juga:  KPK Tahan Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna

Ali menambahkan, dalam kesempatan ini KPK juga memeriksa seorang saksi lainnya bernama Gembong Satrio Wibawanto Staf Peneliti Pengembangan dan Rekayasa Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

“Penyidik KPK juga mengkonfirmasi terkait dengan kedudukan saksi yang bersangkutan (Gembong Satrio Wibowo) sebagai anggota tim teknis dalam rangka pengadaan proyek e-KTP,” jelasnya.

Sementara itu penyidik KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka baru dalam kasus ini. Penetapan 4 orang tersangka tersebut diumumkan sejak 13 Agustus 2019 yang merupakan bagian dari pengembangan kasus korupsi proyek e-KTP.

Keempat tersangka itu adalah Isnu Edhi Wijaya, Husni Fahmi mantan Staf Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT, Miryam S Haryani mantan Anggota DPR RI 2014 hingga 2019 dan Paulus Tannos Direktur Utama (Dirut) PT Sandipala Arthaputra.

Baca Juga:  Ditangkap KPK, Berapa Harta Kekayaan Menteri KKP Edhy Prabowo?

Empat (4) orang itu disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang) Hukum Pidana).

Tags: , ,