KPK Minta 3 Provinsi Tuntaskan Perjanjian Pinjam Pakai Lahan Anjungan TMII

KPK Minta 3 Provinsi Tuntaskan Perjanjian Pinjam Pakai Lahan Anjungan TMII

Koordinator Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Rahmat Suwandha dalam keterangannya meminta sejumlah provinsi yang belum menyelesaikan Perjanjian Pinjam Pakai anjungan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, agar segera menuntaskannya.

Ketiga provinsi itu tersebut adalah Kepulauan Riau (Kepri), Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara (Sulut). Ketiga provinsi itu juga diharapkan segera menganggarkan perawatan terhadap lahan anjungan mereka di TMII.

“Ketiga pemprov juga diharapkan menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 untuk dana perawatan anjungan daerah masing-masing di TMII,” kata Asep dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/11/2020).

Asep menjelaskan, aturan tersebut sesuai dengan Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) 64/2020 yang menyebutkan pemda mensinergikan program dan kegiatan dalam penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun Anggaran (TA) 2021 dengan kebijakan pemerintah, salah satunya ialah pelaksanaan revitalisasi fungsi dan peran anjungan daerah di TMII.

Menurut Asep, pihaknya sudah berkeliling ke 33 anjungan di TMII. Asep mengaku telah menemukan beberapa anjungan yang memang kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah.

“Kami (KPK) sudah mengunjungi 33 anjungan daerah di TMII. Kami mengharapkan pemda dapat memanfaatkan anjungan-anjungan tersebut. Ada beberapa anjungan yang kurang perhatian dari pemda, baik dari sisi perawatan maupun pemanfaatan,” jelasnya.

Kepala Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Piping Supriatna, mewakili Sekretaris Kemensetneg dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan Perjanjian Pinjam Pakai lahan anjungan TMII dengan semua pemprov.

Piping menjelaskan, namun meski demikian masih ada 3 provinsi lagi yang sampai saat ini belum menyelesaikan proses perjanjian tersebut.

“Untuk tertib administrasi pengelolaan anjungan TMII, Kemensetneg telah melakukan Perjanjian Pinjam Pakai dengan seluruh provinsi untuk pinjam pakai anjungan,” kata Piping Supriatna.

“Dari 33 perjanjian itu, saat ini baru 30 provinsi yang telah menyerahkan dan ditandatangani kedua belah pihak. Dari Kemensetneg adalah Sekretaris Menteri. Yang belum menyerahkan adalah Kepulauan Riau, NTT dan Sulut,” pungkas Piping.

Tags: , ,