KPK Periksa 4 Saksi Kasus Pemotongan Uang dan Gratifikasi eks Bupati Bogor

KPK Periksa 4 Saksi Kasus Pemotongan Uang dan Gratifikasi eks Bupati Bogor

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, penyidik KPK dijadwalkan memeriksa 4 orang saksi dalam penyidikan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait pemotongan uang dan gratifikasi tersangka Rachmat Yasin, mantan Bupati Bogor, Jawa Barat (Jabar) periode masa jabatan 2008 hingga 2014.

“Keempat (4 orang) dipanggil penyidik KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka RY (Rachmat Yasin) terkait kasus perkara dugaan tindak pidana korupsi pemotongan uang dan gratifikasi mantan Bupati Bogor,” kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/10/2020).

Ali menjelaskan, empat (4 saksi) tersebut adalah Enung Kasubag Keuangan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor 2010 hingga 2013 dan Khalid Mawardi Kasubag Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor 2010 hingga 2013.

Baca Juga:  Yuyuk Andriati Iskak Ditunjuk Sebagai (Plh) Kabiro Humas KPK

Selanjutnya saksi Adib pegawai bagian keuangan RSUD Leuwiliang Kabupaten Bogor dan Dedy Suwardi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Notaris. Seperti yang diketahui, KPK telah menetapkan Rachmat sebagai tersangka pada tanggal 25 Juni 2019.

Tersangka Rachmat diduga meminta, menerima, atau memotong pembayaran dari beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebesar Rp 8,93 miliar.

Uang tersebut diduga untuk biaya operasional bupati dan kebutuhan kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilihan anggota legislatif yang diselenggarakan pada tahun 2013 dan 2014.

Tersangka Rachmat diduga menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor. Gratifikasi itu diduga untun memperlancar perizinan lokasi pendirian pondok pesantren dan Kota Santri serta menerima gratifikasi berupa mobil Toyota Alphard Vellfire senilai Rp 825 juta dari pengusaha.

Baca Juga:  Jokowi Minta Vaksin Covid-19 Harus Lewati Uji Klinis yang Benar

Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja atau satu bulan.

Tersangka Rachmat disangkakan telah melanggar Pasal 12 Huruf f dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Podana).

Tags: , ,