KPK Periksa Eks Anggota DPRD Sumatera Utara Syamsu Hilal

KPK Periksa Eks Anggota DPRD Sumatera Utara Syamsu Hilal

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai memeriksa tersangka Syamsu Hilal. Yang bersangkutan sebelumnya diketahui merupakan mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) 2 periode sejak 2009 hingga 2014 dan 2014 hingga 2019.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pemeriksaan terhadap Syamsu dilakukan terkait adanya dugaan pelanggaran atau penyimpangan pelaksanaan fungsi & kewenangan Anggota DPRD Sumut Periode 2009 hingga 2014 dan 2014 hingga 2019.

Tersangka Syamsu tampak terlihat keluar meninggalkan Gedung KPK Jakarta pada sekitar pukul 14:15 WIB mengenakan rompi tahanan warna oranye dengan tangan terborgol. Ekspresinya tampak terlihat emosional saat ditanya wartawan usai menjalani pemeriksaan penyidik KPK.

“Penahanan saya ilegal, karena tidak ada tanda tangan saya distu (terkait persetujuan/pengesahan DPRD Sumutt terkait anggaran APDB Pemprov Sumut),” kata Syamsu Hilal kepada wartawan di Gedung KPK Jakarta, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/10/2020).

Penyidik KPK sebelumnya diberitakan telah menetapkan status tersangka kepada 14 mantan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 pada 30 Januari 2020.

Para tersangka tersebut diduga menerima hadiah atau janji berupa uang yang diterima secara beragam antara Rp 377.500.000,00 sampai dengan Rp 777.500.000,00 mantan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho.

Kasus pertama terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012 s/d 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Kedua terkait persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga terkait pengesahan angggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Keempat terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada 2015.

Atas perbuatannya tersebut, 14 Anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2009 hingga 2014 dan 2014 hingga 2019 disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Dalam proses penyidikan perkara ini telah dilakukan penyitaan uang pengembalian para tersangka dan saksi senilai total Rp Rp 3.732.500.000,- (Tiga miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Penetapan 14 Anggota DPRD Provinsi Sumut ini sebagai tersangka merupakan tahap keempat. Sebelumnya, KPK juga telah memproses 50 orang unsur pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2004-2009 dan/atau 2014-2019.

Lima puluh (50) orang tersebut kini sedang menjalani pidana masing-masing setelah divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor dengan hukuman rata-rata 4 hingga 6 tahun penjara.

Tags: , ,