KPK Periksa Eks Bupati Nganjuk Soal Kepemilikan Tanah 3,5 Hektare

KPK Periksa Eks Bupati Nganjuk Soal Kepemilikan Tanah 3,5 Hektare

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa sekaligus meminta keterangan tersangka Taufiqurrahman (TFR) mantan Bupati Nganjuk, Jawa Timur (Jatim). Taufiqurrahman diperiksa penyidik terkait dugaan kepemilikan aset tanah seluas 3,5 hektare di wilayah Kabupaten Nganjuk.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Taufiqurrahman diperiksa sebagai tersangka dalam penyidikan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TTPU). Menurut Ali, pemeriksaan Taufiqurrahman dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Sidoarjo, Jawa Timur.

“Bertempat di Lapas Kelas II Sidoarjo, tim penyidik (KPK) melakukan pemeriksaan tersangka TFR (Taufiqurrahman). Penyidik mengkonfirmasi tersangka TFR mengenai dugaan kepemilikan aset tanah seluas 3,5 hektare. Sebelumnya KPK telah melakukan penyitaan (tanah 3,5 hektare)”, kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/10/2020).

Baca Juga:  KPK Panggil 2 Saksi Kasus Mantan Bupati Bogor

Penyidik KPK sebelumnya telah menetapkan Taufiqurrahman sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang sejak 8 Januari 2018.

Dalam pengembangan perkara, KPK menemukan dugaan penerimaan-penerimaan lain yang dilakukan oleh Taufiqurrahman terkait “commitment fee” proyek, perizinan dan promosi atau mutasi jabatan selama periode 2013 hingga 2017 sebesar Rp 5 miliar.

Taufiqurrahman diduga telah membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi berupa kendaraan yang diatasnamakan orang lain, tanah, dan uang tunai ataupun dalam bentuk lainnya.

Terhadap Taufiqurrahman disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Sebelumnya, KPK juga telah melakukan proses penyidikan atas dua tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Taufiqurrahman.

Baca Juga:  KPK Panggil 3 Saksi Kasus Pencucian Uang Mantan Bupati Cirebon

Kasus pertama terkait dugaan suap perekrutan dan pengelolaan ASN atau PNS di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk Tahun 2017.

Kasus kedua terkait penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawan dengan kewajiban atau tugasnya saat Taufiqurrahman masih aktif menjabat sebagai Bupati Nganjuk.

Tags: , ,