KPK Periksa Pegawai PT Datalink Solution Terkait Kasus Korupsi Di Kemenag

KPK Periksa Pegawai PT Datalink Solution Terkait Kasus Korupsi Di Kemenag

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memeriksa seorang saksi bernama Wagimin, pegawai PT Datalink Solution. Wagimin akan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia Tahun Anggaran (TA) 2011.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Wagimin akan diperiksa untuk tersangka Undang Sumantri (USM) mantan Kabag Umum Ditjen Pendidikan Islam Kemenag dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Ditjen Pendidikan Islam Kemenag.

Yang bersangkutan (Wagimin) diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka USM (Undang Sumantri),” kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Rabu (7/10/2020).

Menurut Ali, pemanggilan saksi Wagimin tersebut diperlukan penyidik KPK untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Undang Sumantri.

Baca Juga:  Berkas Sudah Dilimpahkan, Dadang Suganda Segera Disidang

Sementara itu sebelumnya pada 16 Desember 2019, penyidik KPK telah menetapkan Undang sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara korupsi pengadaan barang/jasa di Kemenag.

KPK meyakini setidaknya ada 2 temuan kasus perkara dugaan korupsi yang menjerat tersangka Undang saat dirinya masih aktif sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemenag.

Perkara pertama diduga tersangka Undang terlibat dalam pengadaan peralatan laboratorium komputer Madrasah Tsanawiyah dengan dugaan kerugian keuangan negara setidaknya Rp 12 miliar.

Kasus perkara kedua, tersangka Undang diduga terlibat dalam pengadaan pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Diduga terdapat kerugian negara sekitar Rp 4 miliar.

Tersangka Undang Sumantri disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Umdang Hukum Pidana).

Tags: , ,