KPK Periksa Satu Saksi Kasus Dana Perimbangan di Labuhan Batu Utara

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan saksi terkait pengembangan kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) usulan dana perimbangan daerah pada Rancangan Anggaran Pendapataan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2018.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan saksi terkait pengembangan kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) usulan dana perimbangan daerah pada Rancangan Anggaran Pendapataan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2018.

“Bertempat di Gedung Merah Putih, penyidik KPK melakukan pemeriksaan saksi (Franky Liwijaya) dalam penyidikan pengembangan perkara dugaan TPK terkait usulan dana perimbangan daerah pada RAPBN-P 2018,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Senin (12/10:2020).

Ali menjelaskan, saksi Franky Liwijaya seorang pengusaha atau kontaktor didalami penyidik KPK soal pengetahuannya terkait pekerjaan/proyek Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aek Kanopan di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara (Sumut).

Baca Juga:  Kasus Suap, KPK Periksa Wali Kota Tasikmalaya

Menurut Ali, saksi Franky dalam kesempatan ini juga adanya pertemuan pertemuan khusus antara saksi dengan beberapa pihak tertentu khususnya pejabat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhan Batu Utara.

Tim penyidik KPK sebelumnya diberitakan melakukan penggeledahan di Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura), Sumut, Rabu (15/7/2020).

Selanjutnya pada Kamis (16/7/2020) saat itu KPK juga melakukan penggeledahan sekitar pukul 09.00 WIB hingga siang hari. Belasan petugas tersebut mengambil barang bukti guna kepentingan penyelidikan dari beberapa ruangan.

Penyidik KPK melakukan pengecekan lokasi di RSUD Aek Kanopan di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pengecekan lokasi dilakukan dalam rangka memastikan keterkaitan sejumlah proyek yang bersumber dari dana DAK dengan dugaan korupsi yang sedang dilakukan penyidikan oleh KPK.

Baca Juga:  Kasus Korupsi Eks Bupati Lampung Tengah, KPK Dalami Keterangan 5 Saksi

Sebagaimana diketahui, pembangunan RSUD Aek Kanopan tersebut termasuk salah satu yang menggunakan anggaran RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2018.

Menurut keterangan terdakwa Yaya Purnomo (YP) mantan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK dalam kesaksiannya mengatakan Pemerintah Kabupaten Labura salah satu daerah yang ikut memuluskan anggaran dana perimbangan daerah.

Tags: , ,