KPK Periksa Satu Saksi Untuk Telusuri Aliran Uang ke Mantan Bupati Bogor

KPK Periksa Satu Saksi Untuk Telusuri Aliran Uang ke Mantan Bupati Bogor

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai melakukan pemeriksaan seorang saksi bernama Fakthurohman dari pihak swasta. Fatkhurohman telah diperiksa dan dimintai keterangan untuk tersangka Rachmat Yasin (RY) mantan Bupati Bogor, Jawa Barat (Jabar).

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pemeriksaan Farkthurohman terkait kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pemotongan uang dan gratifikasi yang dilakukan tersangka Rachmat Yasin.

“Fakthurohman (swasta) pada Kamis (1/10/2020) telah diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RY (Rachmat Yasin). Penyidik mendalami pengetahuan saksi mengenai dugaan adanya transfer uang ke pihak tertentu termasuk tersangka RY sebagai pembayaran jasa untuk pengurusan izin lokasi Kota Santri,” kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Jumat (2/10/2020).

KPK menduga tersangka Rachmat telah meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa satuan kerja perangkat daerah sekitar Rp 8,93 miliar.

Baca Juga:  Sidang Kasus Jiwasraya, Heru Hidayat Divonis Seumur Hidup dan Denda Rp 10 Triliun

Uang tersebut diduga digunakan Rachmat untuk biaya operasional Bupati dan kebutuhan kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada tahun 2013 dan 2014.

Kemudian Rachmat diduga telah menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektar di Jonggol, Kabupaten Bogor dan mobil Toyota Allphard Vellfire senilai Rp 825 juta.

Penerimaan gratifikasi tanah diduga diberikan oleh seorang pemilik tanah untuk memuluskan perizinan lokasi pendirian pondok pesantren.

Sementara itu, gratifikasi mobil diduga berasal dari pengusaha yang memegang sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat.

Rachmat disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf f dan pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Baca Juga:  Kasus Korupsi PT DI, KPK Tahan Dirut PT PAL Surabaya

Penetapan status tersangka baru itu sebenarnya merupakan pengembangan dari kasus suap sebelumnya terkait dengan rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 2014 yang melibatkan Rachmat.

Dalam kasus itu, Rachmat sebelumnya telah divonis bersalah karena terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Rachmat kemudian dihukum penjara selama 5 tahun 6 bulan.

Rachmat sebenarnya telah selesai menjalani masa hukumannya di Lapas Sukamiskin dan dinyatakan bebas pada Mei 2019 lalu. Namun, tak lama setelah menghirup udara segar, penyidik KPK kembali menetapkan Rachmat sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi lainnya.

Tags: , ,