KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Labuhanbatu Utara Khairuddin Syah Sitorus

KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Labuhanbatu Utara Khairuddin Syah Sitorus

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Penindakan Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah memperpanjang masa penahanan tersangka Khairuddin Syah Sitorus (KSS) Bupati Labuhanbatu Utara (Labura), Sumatera Utara (Sumut) periode 2016 hingga 2020 non aktif.

Khairuddin sebelumnya diberitakan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Labura.

“Penyidik KPK memperpanjang masa penahanan tersangka KSS (Khairuddin Syah Sitorus) selama 40 hari dimulai 30 November 2020 sampai dengan 8 Januari 2021 di Rutan (Rumah Tahanan) Polres Jakarta Pusat,” kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/11/2020).

“Perpanjangan terhadap yang bersangkutan (Khairuddin Syah Sitorus) dilakukan untuk kepentingan penyelesaian pemeriksaan saksi-saksi dan pemberkasan perkara”, jelasnya.

Penyidik KPK sebelumnya diberitakan telah menetapkan Khairuddin bersama mantan Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2016-2019 atau swasta Puji Suhartono (PJH) sebagai tersangka dalam kasus ini.

KPK menduga tersangka Khairuddin diduga memberi total 290 ribu dolar Singapura dan Rp 400 juta melalui Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Pemkab Labura Agusman Sinaga.

KPK meyakini uang itu diberikan kepada Yaya Purnomo, mantan Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Yaya Purnomo.

Selain itu, uang tersebut diduga diberikan kepada Rifa Surya mantan Kepala Seksi DAK Fisik pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia.

Khairuddin melalui perantaraan Agusman diduga telah mentransfer Rp 100 juta ke rekening bank atas nama Puji Suhartono. Dugaan penerimaan uang oleh tersangka Puji tersebut juga terkait dengan pengurusan DAK pada APBN 2018 Kabupaten Labura.

Tersangka Khairuddin disangkakan telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tersangka Puji Suhartono disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 KUHP (Kitab Unfang-Undang Hukum Pidana).

Tags: , ,