KPK Perpanjang Penahanan Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin

KPK Perpanjang Penahanan Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini kembali mengumumkan perpanjangan penahanan terhadap tersangka Rachmat Yasin (RY). Yang bersangkutan sebelumnya diketahui merupakan mantan Bupati Bogor, Jawa Barat (Jabar) periode masa jabatan 2008 hingga 2014.

Penyidik KPK sebelumnya diberitakan telah menetapkan Rachmat Yasin (RY) sebagai tersangka dalam kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pemotongan uang dan penerimaan suap atau gratifikasi.

“Penyidik KPK kembali memperpanjang masa penahanan tersangka RY (Rachmat Yasin) berdasarkan penetapan Ketua PN Bandung untuk 30 hari ke depan terhitung mulai 12 Oktober 2020 sampai dengan 10 November 2020 di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada di Jakarta, Jumat (9/10/2020).

Baca Juga:  KPK Eksekusi Eks Bupati Talaud ke Lapas Anak Wanita Tangerang

Menurut Ali, perpanjangan kembali penahanan terhadap tersangka Rachmat tersebut dilakukan penyidik KPK untuk menyelesaikan proses penyidikan dan pemberkasan perkara dalam kasus ini.

Sementara itu, sebelumnya penyidik KPK telah mengumumkan penetapan Rachmat sebagai tersangka baru sejak 25 Juni 2019.

KPK menduga Rachmat yang saat itu masih menjabat sebagai Bupati Bogor telah meminta, menerima atau memotong uang pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sebesar Rp 8,93 miliar.

KPK meyakini, uang tersebut diduga digunakan Rachmat sebagai biaya operasional bupati dan kebutuhan kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada 2013 hingga 2014.

KPK menduga Rachmat saat itu telah menerima gratifikasi yaitu berupa tanah seluas 20 hektare di Kecamatana Jonggol, Kabupaten Bogor. Selain itu, Rachmat juga menerima gratifikasi berupa sebuah mobil Toyota Alphard Vellfire senilai Rp 825 juta.

Baca Juga:  Eks Sekretaris MA dan Menantunya Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Menurut KPK, dugaan penerimaan gratifiaksi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan Rachmat sebagai Bupati Bogor. Perbuatan Rachmat itu juga berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya

Rachmat juga tidak melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kerja (1 bulan).

Tersangka Rachmat disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Tags: , ,