KPK Putuskan Tinjau Ulang Rencana Pengadaan Mobil Dinas Pimpinan

KPK Putuskan Tinjau Ulang Rencana Pengadaan Mobil Dinas Pimpinan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memutuskan meninjau ulang rencana pengadaan mobil dinas jabatan/Pimpinan KPK. Demikian menurut pernyataan yang disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianto Harefa saat menggelar acara konferensi pers di Gedung KPK Jakarta malam ini.

Cahya mengatakan, pihaknya dalam kesempatan ini juga ingin menyampaikan terkait perkembangan pembahasan anggaran tahun 2021 untuk pengadaan mobil dinas jabatan di lingkungan KPK.

“Perlu kami (KPK) sampaikan bahwa usulan anggaran tahun 2021 untuk pengadaan mobil dinas bagi Pimpinan, Dewas dan Pejabat Struktural di lingkungan KPK tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan, Dewas dan Pejabat Struktural KPK dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 150/PMK.06/2014 terkait perencanaan kebutuhan barang milik Negara,” kata Cahya Hardianto Harefa di Gedung KPK Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2020).

Baca Juga:  Nikon Resmi Pamit Dari Indonesia

Menurut Cahya, proses pengajuannya telah melalui mekanisme sejak review angka dasar yang meliputi review tahun sebelumnya dan kebutuhan dasar belanja operasional.

Cahya menjelaskan, proses tersebut akan berlanjut hingga ditetapkan sebagai pagu anggaran definitif yang ditandai dengan penandatanganan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) oleh DPR.

Cahya menambahkan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dan penelaahan oleh KPK bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasiobal) dan terakhir akan terbit DIPA pada bulan Desember 2020.

Sementara itu menurut Cahya, terkait spesifikasi kendaraan yang diajukan beserta harga satuannya, usulan yang disampaikan telah mengacu pada standar biaya pemerintah serta berpedoman pada SBSK (Standar Barang Standar Kebutuhan) yang telah ditetapkan pemerintah.

Dirinya menambahkan, selama ini Pimpinan, Dewas, Pejabat Struktural dan seluruh pegawai KPK tidak memiliki kendaraan dinas.

Baca Juga:  2 Terpidana Kasus Eks Bupati Sidoarjo Dieksekusi ke Lapas Klas I Surabaya

“Khusus Pimpinan dan Dewas KPK ada tunjangan transportasi yang telah dikompensasikan dan termasuk dalam komponen gaji,” jelasnya.

Namun meski demikian kata Cahya, jika kendaraan dinas nantinya dimungkinkan pada tahun 2021 untuk diberikan kepada Pimpinan dan Dewas KPK maka tentu tunjangan transportasi yang selama ini diterima dipastikan tidak akan diterima lagi sehingga tidak berlaku ganda.

“Namun demikian kami sungguh-sungguh mendengar segala masukan masyarakat dan karenanya (KPK) memutuskan untuk meninjau kembali proses pembahasan anggaran untuk pengadaan mobil dinas jabatan tersebut dan saat ini kami sedang melakukan review untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku,” terangnya.

“Demikian kami sampaikan, terimakasih atas masukan dari segenap masyarakat. KPK memastikan akan tetap bekerja semaksimal mungkin melakukan pemberantasan korupsi bersama-sama masyarakat,” pungkas Cahya Hardianto Harefa.

Tags: , ,