KPK Sambut Baik Perpres Supervisi

KPK Sambut Baik Perpres Supervisi

Presiden Republik Indonesia Joko Widdo (Jokowi) sebelumnya diberitakan telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) baru turunan Undang-Undang (UU) No 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan UU yang mengatur supervisi antar lembaga pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Perpres baru itu diterbitkan sejak 20 Oktober 2020 dan telah resmi diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia Yasonna Hamonangan Laolly pada 21 Oktober 2020.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam keterangannya kepada wartawan mengatakan, pihaknya dalam hal ini KPK tentu saja menyambut baik terkait penerbitan Perpres supervisi tersebut.

“Setelah setahun (1 tahun) terlewati, kini pelaksanaan tugas supervisi (pengawasan) sudah dapat dioptimalkan,” kata Nawawi Pomolango kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/10/2020).

“Dengan terbitnya Perpres Supervisi ini, maka sekarang sudah tidak ada alasan lagi bagi pihak APH (Aparat Penegak Hukum) lainnya untuk tidak bekerjasama dengan KPK dalam penanganan perkara yang telah ditetapkan disupervisi oleh KPK,” jelasnya.

Baca Juga:  HRS Tolak Uji Usap Covid-19 Pemkot Bogor, Bima Arya: Ini Wilayah NKRI!

Nawawi menjelaskan, selama ini tugas supervisi KPK dalam penanganan perkara tindak korupsi tidak berjalan optimal. Sebab, tugas itu terkendala belum adanya instrumen mekanisme yang seharusnya diatur dalam peraturan turunan dari UU KPK.

“Akan kita kedepankan supervisi ini, pada tahapan yang memang dipandang perlu pengambilalihan, hal itu dapat dilakukan oleh KPK,” terangnya.

Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri dalam keterangnnya mengatakan, KPK menyambut baik diterbitkannya Perpres Supervisi itu.

“UU (Undang-Undang) No 19 Tahun 2019 telah memberikan tugas pokok kepada KPK untuk melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi,” katanya.

“KPK tentu menyambut baik dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 20 Oktober 2020 tersebut,” jelasnya.

Baca Juga:  Mahfud MD Ditantang FPI Untuk Tracing di Solo & Surabaya

Dengan diterbitkannya perpres ini, maka KPK berharap koordinasi dengan aparat penegak hukum yang juga bewenang melakukan pemberantasan korupsi semakin kuat. Menurut Ali, KPK berharap adanya sinergitas (kerjasama) dalam memberantas tindak pidana korupsi antar lembaga penegak hukum.

“KPK berharap kedepan koordinasi dan supervisi KPK dengan aparat penegak hukum lainnya semakin kuat dan bersinergi dalam bersama-sama memberantas tindak pidana korupsi,” pungkas Ali Fikri.

Tags: , ,