KPK Sebut 502 Aset Senilai Rp 763 Miliar Telah Ditertibkan

KPK Sebut 502 Aset Senilai Rp 763 Miliar Telah Ditertibkan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menertibkan sebanyak 502 aset milik negara/pemerintah yang tersebar di beberapa daerah. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bahwa total nilai aset milik negara yang berhasil diselamatkan KPK sekitar Rp 763 miliar.

“Sertifikasi aset pemerintah daerah dengan mencapai 6.285 aset daerah yang sudah disertifikasikan kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN,” kata Firli Bahuri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/10/2020).

“Kami (KPK) juga telah melakukan penertiban aset dengan jumlah 502 aset dengan senilai Rp 763.987.703.421,” jelasnya.

Pernyataan Firli tersebut disampaikan dalam acara diskusi webinar Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang bertema “Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Pencegahan Korupsi di Sektor Perizinan dan Tata Niaga”.

“Pencapaian tertinggi pemerintah daerah yaitu Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Timur dengan nilai aset yang ditertibkan sebesar Rp 309.157.500.000 dan yang berikutnya adalah Provinsi Bali dengan nilai Rp 139.758.875.000,” terangnya.

Baca Juga:  KPK Masih Dalami Kasus Pencucian Uang Eks Sekretaris MA

Sementara itu, dalam kesempatan ini Firli menjelaskan bahwa data soal penertiban aset tersebut diambil dari laporan yang masuk kedalam sistem terakhir hingga 30 September 2020.

“Data ini diambil berdasarkan laporan yang masuk dalam sistem per 30 September 2020,” tegasnya.

“Ini data riil (sebenarnya) bukan data yang kami buat sendiri tetapi ini adalah sumbangsih kerja keras dan andil besar rekan-rekan dari gubernur, bupati, dan kepala daerah termasuk wali kota,” ucapnya.

“Selanjutnya ada juga kegiatan kita dengan cara digitalisasi, yaitu penertiban prasarana umum, fasilitas umum. Setidaknya 367 PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) yang kita tertibkan sebesar Rp 6.986.229.362.125,” tuturnya.

“Saya ingin sampaikan apresiasi dan selamat kepada Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) yang telah bekerja keras dalam rangka penertiban prasarana umum dengan nilai Rp 4.457.107.221.000,” pujinya.

Baca Juga:  APBD Triliunan Tersimpan di Bank, Mendagri Singgung Kepentingan Pengusaha

“Kemudian diikuti Gubernur Jawa Tengah (Jateng) terima kasih Pak Ganjar (Ganjar Pranowo) sebesar Rp 1.362.757.179.736,” ucapnya.

“Tentu sumbangsih tenaga, pikiran, usaha keras kami sama-sama untuk menyelamatkan aset sehingga tidak terjadi kerugian negara dan tentu juga bisa membantu pertumbuhan ekonomi, bisa membantu iklim usaha di daerah, dan yang paling penting lagi adalah tidak terjadinya kerugian negara,” ujarnya.

Dirinya menekankan bahwa kegiatan penertiban aset maupun PSU tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh KPK sendiri, namun juga perlu dukungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah setempat.

Tags: , ,