KPK Selesai Periksa Saksi Kasus Eks Bupati Bogor

KPK Selesai Periksa Saksi Kasus Eks Mantan Bupati Bogor

Pelaksana Tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, penyidik KPK telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait kasus perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tersangka Rachmat Yasin (RY) mantan Bupati Bogor periode masa jabatan 2008 hingga 2014.

Menurut Ali, salah satu saksi yang diperiksa adalah Syarifah Sofiah Dwikorawati Kepala Bappeda Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Penyidik mendalami keterangan saksi terkait tersangka Rachmat dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yaitu pemotongan uang dan gratifikasi.

“Yang bersangkutan (Syarifah Sofiah Dwikorawati) diperiksa penyidik KPK dan dikonfirmasi mengenai pengetahuan saksi terkait adanya dugaan aliran uang (dana) kepada tersangka RY (Rachmat Yasin) yang diduga berasal dari SKPD di Pemkab Bogor,” kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/6/2020).

Ali menjelaskan, dalam kesempatan ini penyidik KPK juga memeriksa 2 orang saksi lainnya untuk tersangka Rachmat. Kedua saksi tersebut diantaranya mantan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor M Zairin dan Kabid Tata Bangunan pada DTBP Kabupaten Bogor Atis Tardiana.

Baca Juga:  KPK Periksa Dua Saksi Untuk Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah

“Terkait pemeriksaan keduanya (saksi M Zairin dan Atis Tadiana), penyidik KPK juga mengonfirmasi soal aliran uang (dana) kepada tersangka Rachmat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkab Bogor,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, penyidik KPK telah mengumumkan Rachmat sebagai tersangka baru dalam kasus perkara dugaan korupsi pemotongan uang dan gratifikasi sejak 25 Juni 2019.

Rachmat yang saat itu masih menjabat sebagai Bupati Bogor diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa SKPD sebesar Rp 8,93 miliar.

KPK menduga, uang tersebut digunakan untuk biaya operasional bupati dan kebutuhan kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014.

Rachmat juga diduga menerima gratifikasi, yaitu berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor dan mobil Toyota Alphard Vellfire senilai Rp 825 juta.

Baca Juga:  KPK Periksa Eks Anggota DPRD Sumatera Utara Syamsu Hilal

Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka Rachmat sebagai Bupati Bogor dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Rachmat juga tidak melaporkan penerimaan gratifiaksi kepada KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja atau 1 bulan terhitung setelah peneriman gratifikasi.

Tersangka Rachmat disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Padahal Rachmat sebelumnya telah dinyatakan bebas pada 8 Mei 2019 dari Lapas Sukamiskin Bandung setelah menjalani masa hukuman terkait kasus perkara korupsi. Namun kini Rachmat kembali ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK karena diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi lainnya.

Tags: , ,