KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Pembangunan Jembatan Waterfront City Riau

KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Pembangunan Jembatan Waterfront City Riau

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan 2 orang tersangka baru terkait kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Waterfront City di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Pembangunan jembatan Waterfront City tersebut merupakan proyek Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar Tahun Anggaran (TA) 2015 hingga 2016.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, kedua tersangka yang diperiksa adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Waterfront City di Kampar 2015-2016 Dinas PU Kampar, Adnan (AN) dan Manajer Wilayah 2 PT Wijaya Karya dan Ketua Komite Manajemen PT WIKA-Sumindo JO, I Ketut Suarbawa (IKS).

Pantauan wartawan, kedua tersangka tampak terlihat turun dari lantai 2 ruang pemeriksaan penyidik KPK dengan mengenakan rompi tahanan warna oranye dengan tangan terborgol. Saat ini sedang berlangsung konferensi pers terkait penahanan kedua tersangka.

“Keduanya (tersangka) datang memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik KPK, konferensi pers (terkait penetapan kedua tersangka) dilakukan sore ini sekitar pukul 16:30 WIB,” kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Selasa (29/9/2020).

“Yang bersangkutan (2 orang) diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka (dugaan korupsi proyek pembangunan jembatan Waterfront City,” jelasnya.

Baca Juga:  Pimpinan KPK Buka Suara Terkait Mobil Dinas

Penyidik KPK sebelumnya telah mengumumkan 2 orang tersebut sebagai tersangka dalam kasus ini pada 14 Maret 2019.

Kedua tersangka (rompi oranye depan dan belakang) kasus jembatan Waterfront City ditahan KPK
Kedua tersangka (rompi oranye depan dan belakang) kasus jembatan Waterfront City ditahan KPK

Kedua tersangka tersebut disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Kasus itu berawal saat Pemkab Kampar pada Oktober 2013 mencanangkan beberapa proyek strategis di antaranya adalah pembangunan Jembatan Bangkinang atau yang kemudian disebut dengan Jembatan Waterfront City.

Adnan kemudian mengadakan pertemuan di Jakarta dengan I Ketut Suarbawa dan beberapa pihak Iainnya. Dalam pertemuan itu, Adnan memerintahkan pemberian informasi tentang desain jembatan dan “engineer’s estimate” kepada I Ketut Suarbawa.

Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kampar mengumumkan lelang pembangunan Jembatan Waterfront City Tahun Anggaran 2013 dengan ruang lingkup pekerjaan fondasi Lelang itu dimenangkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk pada 19 Agustus 2013.

Baca Juga:  Dua Saksi Kembali Diperiksa KPK Terkait Proyek Fiktif Waskita Karya

Pada Oktober 2013, ditandatangani kontrak Pembangunan Jembatan Waterfront City Tahun Anggaran 2013 dengan nilai sekitar Rp 15 miliar dengan ruang lingkup pekerjaan fondasi jembatan dan masa pelaksanaan sampai 20 Desember 2014.

Adnan meminta pembuatan estimasi anggaan proyek pembangunan Jembatan Waterfront City Tahun Anggaran 2014 kepada konsultan dan I Ketut Suarbawa meminta kenaikan harga satuan untuk beberapa pekerjaan.

Adnan dan I Ketut Suarbawa diduga telah berkerjasama terkait penetapan harga perkiraan sendiri ini terus berlanjut berikutnya sampai pelaksanaan pembangunan Jembatan Waterfront City secara tahun jamak yang dibiayai APBD Tahun 2015, APBD Perubahan Tahun 2015, dan APBD Tahun Anggaran 2016.

KPK menduga Adnan telah menerima uang diperkirakan kurang lebih sebesar Rp1 miliar atau 1 persen dari nilai nilai kontrak.

Diduga dalam proyek ini telah berpotensi menimbulkan kerugian anggaran kerugian keuangan negara sekitar Rp 39,2 miliar dari nilai proyek pembangunan Jembatan Waterfront City secara tahun jamak pada Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dengan total Rp 117,68 miliar.

Tags: , ,