KPK Tahan Dua Tersangka DAK Labuhanbatu

KPK Tahan Dua Tersangka DAK Labuhanbatu

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menahan 2 orang tersangka baru terkait penyidikan kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara (Sumut).

“Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan pada tanggal 17 April 2020 dan menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus ini,” kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat konferensi pers di Gedung KPK Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (10/11:2020).

“Kedua tersangka yang ditahan tersebut adalah KSS (Kharuddin Syah Sitorus alias Buyung) Bupati Labuhanbatu Utara, Sumut, tahun 2016 hingga 2021 dan tersangka PJH (Puji Suhartono) swasta mantan Wabendum PPP tahun 2016 s/d 2019,” jelasnya.

Perkara ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 yang diawali dengan OTT (Operasi Tangkap Tangan) pada Jumat, 4 Mei 2018 di Jakarta.

Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK mengamankan uang Rp 400 juta dan juga sejauh ini telah menetapkan 6 orang tersangka.

Baca Juga:  KPK Tangkap 17 Orang Dalam Rombongan Menteri KKP Edhy Prabowo

Keenam tersangka itu adalah Amin Santono (mantan Anggota Komisi XI DPR RI), Eka Kamaluddin (Swasta/perantara), Yaya Purnomo (Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia.

Kemudian tersangka Ahmad Ghiast (Swasta/kontraktor), Sukiman (mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019) dan Natan Pasomba (Pelaksana Tugas sekaligus Pejabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua).

“Keenamnya (6 orang) tersebut telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor,” terangnya.

Disamping itu dalam perkara ini, KPK juga telah menetapkan tersangka atas nama BBD (Budi Budiman/Wali Kota Tasikmalaya, Jawa Barat). Saat ini masih dalam tahap proses penyelesaian penyidikan dan tersangka telah dilakukan penahanan oleh KPK di Rutan cabang KPK Kavling C1.

Atas perbuatannya, tersangka Kharuddin Syah Sitorus disangkakan telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Baca Juga:  Sidang Perdana Rusuh Mertodranan Sudah Digelar Di Semarang, Kenapa Tidak di Solo?

Tersangka Puji Suhartono disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Untuk kepentingan penyidikan, pada hari ini setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 45 orang saksi dan juga kepada para tersangka, penyidik akan melakukan penahanan untuk 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan 29 November 2020.

“Tersangka KSS (Kharuddin Syah Sitorus ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat. Tersangka PJH (Puji Suhartono) di Rutan Polres Jakarta Timur,” pungkas Lili Pintauli Siregar.

Tags: , ,