KPK Temukan Sejumlah Masalah Dalam Program LPG Bersubsidi

KPK Temukan Sejumlah Masalah Dalam Program LPG Bersubsidi

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding mengatakan, saat ini KPK sedang melakukan kajian untuk memetakan adanya potensi kerawanan terkait masalah program pemerintah yaitu LPG bersubsidi untuk rakyat kecil.

Ipi menjelaskan, pihaknya telah menemukan beberapa permasalahan terkait program LPG bersubsidi yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu (miskin).

“Pada rentang Januari 2019 hingga Juli 2019, KPK telah melakukan Kajian Sistem Tata Kelola Program LPG 3 kilogram yang bersubsidi,” kata Ipi Maryati Kuding kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/10/2020).

Menurut Ipi, permasalahan pertama yaitu terkait aspek perencanaan, yaitu tidak adanya kriteria spesifik atau definisi masyarakat miskin atau kurang mampu yang berhak sebagai penerima subsidi LPG 3 kilogram.

“Tidak jelas jenis usaha mikro apa saja yang dimaksud yang bisa menerima subsidi dan penentuan kriteria usaha mikro yang diserahkan dari pihak agen ke pangkalan,” jelasnya.

Kemudian kata Ipi, usulan dari daerah tidak didasarkan pada data calon penerima yang valid atau terverifikasi. Misalnya, usulan yang diajukan provinsi selalu meningkat, padahal berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) justru menunjukkan terjadinya tren penurunan jumlah penduduk miskin di sejumlah provinsi.

“Pada 2018 dari total sebanyak 404 kabupaten/kota, hanya 67 yang mengajukan usulan penerima subsidi dan diterima oleh Kementerian ESDM (Energi Sumber Daya Mineral),” terangnya.

Baca Juga:  KPK Masih Dalami Kasus Pencucian Uang Eks Sekretaris MA

Ipi menjelaskan, sedangkan permasalahan kedua, KPK juga menyoroti dalam segi aspek pelaksanaan, misalnya terkait lemahnya sistem pengawasan proses pedistribusian tabung LPG ukuran 3 kilogram.

Ada beberapa masalah yang ditemukan KPK, yaitu kurangnya sosialisasi dari Pertamina dan agen kepada pangkalan yang kemudian menyebabkan banyak pangkalan tidak mengisi logbook (buku catatan) dengan baik dan benar.

Selain itu adalah minimnya sanksi kepada agen oleh pihak PT. Pertamina (Persero). Kemudian juga minimnya sanksi dari agen ke pangkalan untuk yang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) padahal tidak sesuai dengan logbook.

Dalam kesempatan ini, Ipi juga menjelaskan soal lemahnya sistem kendali dalam implementasi penetapan HET. Salah satunya adalah tidak adanya ketentuan mengenai bagaimana pemerintah daerah (pemda) dalam mengatur HET.

Kemudian Kementerian ESDM juga tidak mengevaluasi HET mulai dari tingkat pemerintah daerah. Kemudian agen juga jarang melakukan pengawasan ke pangkalannya atau sama seperti Pertamina yang tidak bisa selalu mengawasi agennya.

Ipi menambahkan, Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota setempat tidak mempunyai wewenang untuk menindak hanya bisa memberikan imbauan. Akibatnya harga tabung gas LPG ukuran 3 kilogram di pangkalan justru dijual lebih tinggi dari HET, hal ini terjadi karena HET tidak dievaluasi secara berkala atau berkelanjutan.

Baca Juga:  Sidang Perdana, Eks Sekretaris MA dan Menantunya Didakwa Terima Suap

Sementara itu, permasalahan terakhir itu disebabkan karena tidak operasionalnya pengaturan sistem zonasi distribusi LPG yang sebelumnya telah mendapatkan subsidi atau Public Service Obligation (PSO) dari Pemerintah.

“Pembagian alokasi ditentukan oleh Kementerian ESDM hanya dengan memperhitungkan kebutuhan (permintaan) dari Kabupaten/Kota sebagaimana usulan,” ucapnya.

Akibatnya terjadi manipulasi pengisian buku catatan (logbook), karena banyak persentase ke pengecer maka akibatnya harga HET LPG bersubsidi semakin tidak terkendali (harga terus meningkat).

KPK juga menemukan adanya dugaan indikasi pembelian tabung LPG 3 kilogram secara rutin dalam jumlah banyak yang diduga dilakukan oleh golongan Rumah Tangga (RT) hingga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat.

KPK juga menyatakan bahwa penentuan alokasi LPG bersubsidi per daerah atau per wilayah justru berdampak kesulitan di level operasional.

Karena jika ada kekurangan atau kelangkaan pasokan (defisit) LPG di suatu daerah itu tidak dapat dipenuhi oleh daerah lain yang justru sedang kelebihan (surplus) pasokan meskipun kedua lokasi tersebut berdekatan atau berbatasan.

Sehingga kelebihan pasokan LPG di suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan atau dioptimalkan oleh daerah lain yang pada saat bersamaan sedang mengalami kekurangan atau kelangkaan pasokan.

Tags: , ,