KPK Terima 1.650 Keluhan Terkait Penyaluran Bansos Covid-19

KPK Terima 1.650 Keluhan Terkait Penyaluran Bansos Covid-19

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding menjelaskan terkait laporan keluhan masyarakat. Menurut Ipi, hingga 9 November 2020 pihaknya telah menerima sebanyak 1.650 keluhan dari masyarakat terkait masalah penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) penanganan wabah pandemi global Coronavirus (COVID-19).

“Melalui aplikasi JAGA Bansos, hingga 9 November 2020, KPK telah menerima sebanyak 1.650 keluhan dari masyarakat terkait penyaluran bansos,” kata Ipi Maryati Kuding kepada wartawan di Jakarta, Jumat (13/11/2020).

“Keluhan paling banyak disampaikan adalah pelapor tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar yaitu sebanyak 730 laporan,” jelasnya.

“Ada enam (6) topik keluhan lainnya yang juga disampaikan pelapor, yaitu bantuan tidak dibagikan oleh aparat sebanyak 163 laporan, bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya berjumlah 115 laporan, daftar bantuan tidak ada (penerima fiktif) berjumlah 75 laporan,” terangnya.

Baca Juga:  Bupati Karanganyar Tak Beri Ijin Gelar Pesta Kembang Api

Ipi menjelaskan, sedangkan yang mendapatkan bantuan lebih dari satu berjumlah 18 laporan. Kemudian bantuan yang diterima namun dengan kualitasnya buruk sebanyak 12 laporan.

Sedangkan yang seharusnya tidak berhak menerima bantuan malah dapat bantuan sebanyak 6 laporan dan beragam laporan topik lainnya lainnya terkair bansos totalnya sebanyak 531 laporan.

“Dari total 1.650 keluhan, sebanyak 559 laporan telah selesai ditindaklanjuti oleh pemda terkait, 139 laporan sedang dalam proses tindak lanjut, 647 laporan masih dalam proses verifikasi, dan 226 lainnya masih menunggu konfirmasi dan kelengkapan informasi dari pelapor,” tambahnya.

“KPK juga mencatat terdapat 79 keluhan yang belum ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Salah satunya dilakukan oleh Unit Koordinasi Wilayah KPK yang salah satu lingkup tugasnya adalah memantau penyaluran bansos Covid-19 di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Baca Juga:  KPK Tangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo

KPK mencatat, sediktnya ada 3 aspek dari penyaluran bansos Covid-19 yang diawasi KPK, yaitu pertama dari aspek tata kelola. KPK juga mengawasi bagaimana proses penyalurannya, pertanggungjawabannya serta pola penerimaan dan tindak lanjut keluhan masyarakat.

“Kedua, terkait cleansing data, KPK memantau integrasi data penerima bansos, termasuk agar inclusion dan exclusion error dapat dihilangkan untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bansos,” tuturnya.

“Ketiga, pada aspek kebijakan, yakni dengan memantau terkait dukungan aturan apakah ada tumpang-tindih aturan antarkementerian atau antara pusat dengan daerah yang memiliki kewenangan dalam penyaluran bansos,” pungkas Ipi Maryati Kuding.

Tags: , ,