Lanjutan Kasus RTH Pemkot Bandung, KPK Kembali Periksa 4 Saksi

Lanjutan Kasus RTH Pemkot Bandung, KPK Kembali Periksa 4 Saksi

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi untuk tersangka Dadang Suganda (DS). Dadang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Kasus korupsi yang melibatkan Dadang itu diduga terkait dengan pengadaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar) Tahun Anggaran (TA) 2012 hingga 2013.

“Penyidik KPK dijadwalkan melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi untuk tersangka DS (Dadang Suganda),” kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Selasa (29/9/2020).

Menurut Ali, keempat saksi yang diperiksa adalah Nanang Rachmat pensiunan karyawan BUMN, Rko Aditya karyawan HSBC, Elly Harimurtini ibu rumah tangga dan Hermawan pensiunan PNS/mantan Kepala Seksi Sertifikasi dan dokumentasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Bandung.

Sebelumnya penyidik KPK kembali memperpanjang penahanan untuk tersangka Dadang berdasarkan penetapan Ketua PN (Pengadilan Negeri) Bandung (Jawa Barat) yang kedua selama 30 hari kedepan.

Menurut Ali, perpanjangan penahanan tersangka DS (Dadang Suganda) dimulai 28 September 2020 sampai 27 Oktober 2020 di Rutan (Rumah Tahanan) KPK Kavling 4 belakang Gedung KPK Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan .

Baca Juga:  Chairuman Harahap Selesai Diperiksa KPK Terkait Kasus e-KTP

Penyidik KPK akan segera menyelesaikan pemberkasan perkara untuk tersangka Dadang. Dengan demikian kasus perkara atas nama Dadang Suganda akan dapat segera disidangkan dalam waktu dekat.

Penyidik KPK sebelumnya telah menetapkan Dadang Suganda (DS) sebagai tersangka sejak 21 November 2019. Dadang diduga berperan sebagai makelar tanah yang membeli sejumlah lahan milik masyarakat yang akan dijadikan RTH di Kota Bandung.

Pada kenyataannya, Pemkot Bandung tidak membeli langsung lahan tersebut dari pemilik tanah, namun diduga menggunakan jasa.makelar. Sejumlah pihak lain yang menjadi makelar tanah adalah mantan Anggota DPRD Kota Bandung periode 2009 hingga 2014 Kadar Slamet dan Dadang Suganda.

Dalam kasus ini, proses pengadaan tanah RTH Bandung dengan perantaraan Dadang itu dilakukan karena yang bersangkutan mempunyai kedekatannya dengan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Edi Siswadi.

Edi Siswadi kini telah divonis bersalah dalam perkara suap terhadap seorang hakim dalam terkait penanganan perkara korupsi bantuan sosial di Pemkot Bandung. Edi Siswadi memerintahkan Herry Nurhayat untuk membantu Dadang Suganda dalam proses pengadaan tanah tersebut

Baca Juga:  Seorang Pasien Positif Covid-19 Kabur Dari RSUD Moewardi Solo

KPK menduga Dadang melakukan pembelian tanah pada sejumlah pemilik tanah atau ahli waris di Bandung dengan nilai lebih rendah dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setempat.

Pemkot Bandung kemudian membayarkan Rp 43,65 miliar kepada Dadang setelah tanah tersebut tersedia. Ternyata Dadang hanya memberikan Rp 13,5 miliar kepada sejumlah pemilik tanah yang akan dijadikan sebagai Ruang Terbuka Hijau.

KPK menyakini tersangka Dadang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memperkaya diri sendiri, orang lain dan suatu korporasi dengan keuntungan mencapai Rp 30 miliar.

Sebagian uang itu atau sekitar Rp 10 miliar diantaranya telah diberikan pada Edi Siswadi yang akhirnya digunakan untuk menyuap hakim dalam persidangan kasus perkara Bantuan Sosial (Bansos) di Pengadilan Negeri (PN) Kota Bandung.

KPK juga telah menyita 64 bidang tanah dan bangunan serta dua mobil milik tersangka Dadang Suganda (DS) sebagai barang bukti dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) RTH Pemerintah Kota Bandung.

Tags: , ,