Laporkan Rektor ke KPK, Mahasiswa Unnes Dikembalikan ke Orang Tua

Laporkan Rektor ke KPK, Mahasiswa Unnes Dikembalikan ke Orang Tua

Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes) Fathur Rokhman dilaporkan ke KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi. Pelapor adalah mahasiswanya, yaitu Frans Josua Napitu.

Laporan terhadap Rektor Unnes tersebut dibenarkan oleh Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri. Ali memastikan bahwa setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti KPK.

Pada hari Jumat (13/11/2020) lalu, Ali menuturkan, “Terkait laporan masyarakat tersebut setelah kami cek benar telah diterima KPK”.

Ali menjelaskan, bahwa langkah awal KPK menindaklanjuti laporan itu adalah dengan lebih dulu melakukan verifikasi dan penelaahan.

Menurutnya, verifikasi dan penelaahan dilakukan guna menentukan apakah laporan tersebut masuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau tidak.

“Apabila kemudian setelahnya ditemukan setidaknya ada dua bukti permulaan yang cukup, maka KPK tentu akan menindaklanjuti dan memprosesnya sesuai ketentuan UU yang berlaku,” tambah Ali.

Frans Josua selaku pelapor mengatakan transparansi dan antikorupsi merupakan prinsip yang harus dipegang teguh dalam pengelolaan lembaga. Khususnya di perguruan tinggi negeri, yang merupakan salah satu lembaga negara.

Frans menyebut bahwa ada beberapa komponen yang berkaitan dengan keuangan atau anggaran yang dinilai janggal di kampusnya. Hal itu memunculkan dugaan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi yang didasari hasil observasi yang dilakukan oleh dirinya.

Baca Juga:  KPK Tangkap 17 Orang Dalam Rombongan Menteri KKP Edhy Prabowo

Frans menjelaskan, “Komponen yang dimaksud adalah keuangan yang bersumber dari mahasiswa maupun luar mahasiswa baik sebelum dan di tengah pandemi Covid-19”.

Di sisi lain, Muhamad Burhanudin -pejabat Humas Unnes- mengaku Rektor Unnes belum mengetahui materi aduan yang dilaporkan ke KPK.

Menurutnya, dalam proses penggunaan keuangan, Unnes menaati asas aturan yang berlaku

“Alhamdulillah Unnes mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) selama 10 tahun. Pak Rektor yakin pihak KPK akan profesional dalam menangani setiap aduan yang ada,” katanya.

Menurut Burhanudin, tata kelola keuangan Unnes menerapkan prinsip zona integritas dan transparansi. Bahkan, setiap tahun Unnes selalu dimonitor dan dievaluasi oleh Inspektorat dan BPK.

Sementara itu, Rodiyah selaku Dekan Fakultas Hukum Unnes mengeluarkan surat pemberitahuan pengembalian pembinaan moral karakter mahasiswa bernama Frans Josua Napitu kepada orang tuanya.

Rodiyah menyampaikan bahwa dikeluarkannya surat tersebut bukan serta-merta karena yang bersangkutan melakukan pelaporan ke KPK, tetapi karena pembinaan-pembinaan yang sudah dilakukan pihak kampus ternyata tidak berdampak.

Menurutnya, yang bersangkutan juga sudah menandatangani surat pernyataan terkait sikapnya sebagai mahasiswa untuk menjaga reputasi kampus.

Pada hari Senin (16/11/2020), Rodiyah menuturkan, “Pimpinan Fakultas Hukum Unnes telah berusaha menyampaikan informasi dan undangan kepada orang tua Frans Josua Napitu, namun tidak hadir. Menimbang dan memperhatikan fakta tersebut dan berdasarkan Pasal 7 UU No 20 Tahun 2003 kami memutuskan mengembalikan mahasiswa bernama Frans Josua Napitu kepada orang tua”.

Baca Juga:  Pemkot Solo Larang Kegiatan Perayaan Pergantian Tahun

Rodiyah menambahkan bahwa pimpinan Fakultas Hukum Unnes bersama tim pengembang karakter mahasiswa telah melaksanakan pembinaan akademik dan moral karakter kepada Frans.

Menurutnya, Frans juga sudah mendapatkan nasihat dan peringatan dari pimpinan.

“Saudara Frans sudah dapat nasihat dan peringatan terutama keterlibatan simpatisan Papua merdeka, tapi saudara Frans mengabaikan,” terangnya.

Mengenai proses pembinaan yang dikembalikan kepada orang tua, pihaknya mengatakan bahwa Frans yang kini masuk semester 9 tidak perlu melakukan kewajibannya selama 6 bulan termasuk soal SPP.

Frans sebenarnya merupakan mahasiswa bidik misi, tetapi sesuai aturan, negara membiayai peserta bidik misi sampai semester 8.

“Semua aktivitas tunda. Berarti tidak bayar SPP juga jadi semua berhenti,” paparnya.

Ia juga menyampaikan bahwa jika hal itu bukan mencabut status kemahasiswaan Frans, tetapi lebih kepada pembinaan yang dilakukan oleh orang tua yang akan dilihat perkembangannya dalam 6 bulan.

Surat bernomor T/7658/UN37.1.8/KM/2020 yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Hukum Unnes itu dikirim kepada orang tua Frans pada hari Senin (16/11/2020).

Tags: , ,